IMPLEMENTASI PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK DI KANTOR NOTARIS/PPAT DAN KANTOR PERTANAHAN

Jafar Kholis

Abstract


 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juga mengatur mengenai pokok-pokok penyelenggaraaan pendaftaran tanah pada Pasal 5 – Pasal 12, yang pada intinya menyatakan bahwa “pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional”. Pada Pasal 6 Ayat (2) disebutkan, “dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”. Sedangkan pada Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) disebutkan, “PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri” dan “untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil Menteri dapat menunjuk PPAT sementara”. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Kepala Kecamatan atau Kepala Kelurahan.

Dalam melaksanakan penggantian sertifikat fisik menjadi sertifikat elektronik pada tanah yang telah dilakukan pendaftarannya dan untuk tanah yang telah terdaftar serta dikeluarkan sertifikat atas tanah tersebut seperti hak pengelolaan, hak milik atas satuan rumah susun atau hak wakaf. Maka untuk melakukan penggantian sertifikat yang kemudian dijadikan Sertifikat Elektronik dilaksanakan melalui pengajuan yang ditujukan kepada bagian Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah di masing-masing Kantor Badan Pertanahan Nasional di tiap-tiap daerah di Indonesia.

Permasalahan yang diangkat adalah mengenai mekanisme pendaftaran tanah secara elektronik, implementasi pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan elektronik di Kabupaten Pasuruan dan faktor yang menjadi hambatan dalam melakukan upaya pendaftaran hak tanggungan secara elektronik. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris dan menggunakan teknik analisa deskriptif.

 

Kata Kunci: Badan Pertanahan Nasional, Pendaftaran Tanah Secara Elektronik, Teknologi

 

The Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 24 of 1997 concerning Land Registration also regulates the main points of implementing land registration in Article 5 – Article 12, which essentially states that "land registration is carried out by the National Land Agency". Article 6 Paragraph (2) states, "In carrying out land registration, the Head of the Land Office is assisted by PPAT and other officials assigned to carry out certain activities according to this Government Regulation and the relevant laws and regulations". Whereas in Article 7 paragraph (1) and Article 7 paragraph (2) it is stated, "PPAT as referred to in Article 6 paragraph (2) is appointed and dismissed by the Minister" and "for villages in remote areas the Minister may appoint a temporary PPAT" . In this case what is meant is the Head of the District or the Head of the Village.

In carrying out the replacement of physical certificates into electronic certificates on land that has been registered and for land that has been registered and issued a certificate on the land, such as management rights, ownership rights to flat units or waqf rights. So to replace the certificate which is then used as an Electronic Certificate, it is carried out through a submission addressed to the Service for Maintenance of Land Registration Data at each National Land Agency Office in each region in Indonesia.

The issues raised are regarding the mechanism of electronic land registration, the implementation of the implementation of electronic mortgage registration in Pasuruan Regency and the factors that become obstacles in making efforts to register mortgage rights electronically. The research method uses empirical juridical and uses descriptive analysis techniques.

 

Keywords: National Land Agency, Electronic Land Registration, Technology

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.