ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBEDAAN HARGA TRANSAKSI JUAL BELI TANAH ANTARA HARGA YANG SEBENARNYA DENGAN HARGA YANG TERCANTUM DIDALAM AKTA JUAL BELI

Muhammad Amin Abdul Mujib Al Fathoni

Abstract


            Pemerintah daerah sebagai pemungut pajak dapat melakukan validasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ini. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan penelitian, perhitungan dan penelitian lapangan terkait objek jual beli tersebut. Proses validasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ini dapat mempegaruhi harga transaksi jual beli karena dianggap harga transaksi yang disepakati masih terlalu rendah dari harga pasar. Akan tetapi, pemerintah dalam hal ini tidak memperhatikan harga transaksi yang sebenarnya, dari hal inilah timbul beberapa permasalahan terkait penentuan harga jual beli dikarenakan harga transaksi jua beli tanah tersebut sangat berpengaruh pada besarnya nilai pajak pada Surat Setoran Pajak (SSP) maupun Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang nantinya disetorkan kepada negara melalui pemerintah daerah dan kantor pajak pratama..

            Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan wawancara kepada narasumber.

            Adapun rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini: pertama, Bagaimana ketentuan pencantuman harga jual beli tanah dalam akta jual beli tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)?  kedua, Bagaimanakah perlindungan hukum bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam akta jual beli tanah yang dibuatnya apabila ada perbedaan harga antara harga yang tercantum didalam Akta Jual Beli (AJB) dengan harga yang sebenarnya?, ketiga, Apakah akibat hukum dari pencantuman harga didalam akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan  sebenarnya dalam sektor perpajakan?  

            Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah Ketentuan pencantuman harga jual beli pada akta jual beli adalah sebagai berikut Apabila harga transaksi yang diajukan sebagai dasar perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan  (BPHTB) dibawah dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) maka perhitungan penentuan nilai yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak panghasilan (PPH) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) adalah harga yang tercantum dalam Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagaimana tercantum dalam pasal 87  ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 tahun 2016.

 

Kata kunci : Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

 

The local government as a tax collector can validate the Land and Buildings Acquisition Duty (BPHTB). Local Government has the authority to conduct research, calculation and field research related to the object of sale and purchase. The validation process of Land and Buildings Acquisition Duty (BPHTB) can affect the price of the sale and purchase transaction because it is considered that the agreed transaction price is still too low from the market price. However, the government in this case does not pay attention to the actual transaction price, from this matter there are some problems related to the determination of the sale and purchase price because the transaction price of the land is very influential on the amount of tax on the Tax Deposit Letter (SSP) and Land and Buildings Acquisition Duty (BPHTB) which will be deposited to the state through the local government and primary tax office.---------------------------

The research method used is juridical empirical using primary and secondary legal material sources. The method of collecting legal materials using interviews to sources..------------------------------------------------------------------------

- The formulation of the problem taken in this study: first, How is the provision for the inclusion of the sale and purchase price of land in the deed of sale and purchase of land made by the Land Deed Office (PPAT)?  second, What is the legal protection for the Land Deed Office (PPAT) in the deed of sale and purchase of land that it makes if there is a price difference between the price listed in the Sale and Purchase Act (AJB) and the actual price?, third, What are the legal consequences of the inclusion of prices in the deed of sale and purchase of land that is not in accordance with the actual in the tax sector?.----------------------------

The conclusion that can be taken from this study is the Provision for the inclusion of the sale and purchase price on the deed of sale and purchase is as follows If the transaction price submitted as the basis for calculating Income Tax (PPH) and Tax on Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB) below the Selling Value of Tax Object (NJOP) then the calculation of the determination of the value used as the basis for the calculation of income tax (PPH) and Land Acquisition Duty (BPHTB) is the price listed in the Selling Value of Tax Object (NJOP) as stated in article 87 paragraph (3) of Government Regulation of the Republic of Indonesia number 55 of 2016.

 

Keywords: Land and Buildings Acquisition Duty (BPHTB).


Full Text:

PDF

References


Ahmad A. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Surabaya 2006: Raja Grafindo Persada.

Marzuki. Metodologi Riset. 1983. Yogyakarta: Hanindita Offset.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Soekamto, Hukum Adat Indonesia, Grapindo Persada, Jakarta, 2016.

Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta 2017

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

H. Zainuddin Ali, 2019. Sinar Grafika, Jakarta.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.