ANALISA YURIDIS AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP HAK ANAK PADA KEPEMILIKAN TANAH DI KOTA BLITAR

Bagus Prio Utomo

Abstract


 

Kepemilikan tanah pada anak dan pasangan perkawinan campuran sering kali menjadi masalah tersendiri. Pada kepemilikan tanah perkawinan campuran di Indonesia bermasalah karena tidak ada perjanjian perkawinan yang memisahkan harta antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Kota Blitar menjadi kota terbanyak nomor dua penyumbang Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu alasan banyaknya perkawinan campuran yang terjadi di Kota Blitar.

Ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini: Pertama, Bagaimana status kepemilikan tanah bagi anak dalam perkawinan campuran di Kota Blitar, Kedua, Bagaimana akibat hukum perkawinan campuran dalam kepemilikan tanah di Kota Blitar. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Kesimpulan yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah hak atas tanah bagi anak dalam perkawinan campuran bisa dimiliki denga hak milik jika anak tersebut telah terdaftar dalam sistem indonesia dan sudah memilih menyatakan diri sebagai Warga Negara Indonesia setelah berumur 18 tahun atau sudah menikah dan Warga Negara Asing yang menikah dengan Warga Negara Indonesia hanya boleh memiliki hak pakai atas tanah selama tidak memiliki perjanjian perkawinan.

Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Hak Milik, Warga Negara Asing

 

Land ownership in children and mixed marriage couples is often a problem in itself. In the ownership of mixed marriage land in Indonesia is problematic because there is no marriage agreement that separates the property between Indonesian citizens and foreign nationals. The city of Blitar became the second largest city contributing Indonesian migrant workers to be one of the reasons for the large number of mixed marriages that occurred in the city of Blitar.

There are two formulations of problems in this study: First, How is the status of land ownership for children in mixed marriages in the city of Blitar, Second, How is the effect of mixed marriage law in land ownership in the city of Blitar

This research is a type of empirical legal research with a sociological juridical approach and conceptual approach. The data sources used in this study are primary data, secondary data and tertiary data. Data collection techniques in this research are interviews, observations and documentation.

The conclusion that can be drawn in this study is that the right to land for children in mixed marriages can be owned with property rights if the child has been registered in the Indonesian system and has chosen to declare himself as an Indonesian Citizen after the age of 18 years or is married and Foreign Nationals who are married to Indonesian Citizens may only have the right to use the land as long as they do not have a marriage agreement.

Keywords: Mixed Marriages, Property Rights, Foreign Citizens


Full Text:

PDF

References


Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, 2006. (Jakarta:Kencana Prenada Media Group).

John Rawls. A Theory Of Justise. Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara. 1971. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. 1986. (Jakarta: Universitas Indonesia Press)

Telly Sumbu. Kamus Umum Politik dan Hukum. 2011. Jakarta: Prima Aksara.

Muhammad Irvan, Kurnia Warman, Sri Arnetti. Proses Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Dalam Perkawinan Campuran. Lambung mangkurat law journal, volume 4 Issue 2 September 2019.

Irma Bandiyah Dan Abraham Ferry Rosando. Kepemilikan Hak Atas Tanah Warga Negara Indonesia Yang Melaksanakan Perkawinan Campuran. DIH Jurnal Ilmu Hukum. Volume 13 Nomor 25

Lawskripsi, “Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak dalam Perkawinan Campuran ditinjau dari UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan”, Artikel ini diakses pada 30 Agustus 2020 dari http://www.lawskirpsi.com/index/ph?


Refbacks

  • There are currently no refbacks.