PERAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN PT USAHA MIKRO DAN KECIL

Authors

  • Diyan Isnaeni Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

DOI:

https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i2.11003

Abstract

Abstrak

Disahkannya PP Nomor 8 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang melahirkan Perseroan Terbatas Usaha Mikro dan  Kecil sebagai etintas baru dalam dunia usaha di Indonesia, telah menunjukkan keseriusan Pemerintah Indonesia mendukung dan memberikan peluang sebesar-besarnya kepada Usaha Mikro dan Kecil untuk mengembangkan usahanya dan memberikan perlindungan hukum kepada badan hukum perorangan. Perseroan Terbatas Usaha Mikro dan Kecil dalam proses pendiriannya dapat dilakukan tanpa melalui perjanjian dan akta notaris dan hanya membuat surat pernyataan. Pendirian Perseroan Terbatas hanya melalui surat pernyataan tidak menjamin legalitas dokumen dan identitas pendiri. Legalitas Perseroan Terbatas akan diragukan dan beresiko karena bisa melakukan perbuatan melawan hukum, dan  konsekuensinya Perseroan Terbatas  sebagai badan hukum maka legalitas dokumen dan identitas pendiri harus dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum, akta pendirian Pereroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris tetap diperlukan untuk menjamin legalitas Perseroan Terbatas, keabsahan dokumen dan identitas pendiri walaupun hanya Perseroan Terbatas untuk Usaha Mikro Kecil.

Kata Kunci: PT Perorangan, Usaha Mikro dan Kecil, Kepastian Hukum

 

Abstract

The passing of Government Regulation Number 8 of 2021 as the implementing regulation of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation which gave birth to PT Micro and Small Enterprises as a new ethic in the business world in Indonesia, has shown the seriousness of the Indonesian Government to support and provide the greatest possible opportunity for Micro and Small Enterprises to develop their business and provide legal protection to individual legal entities. In the process of establishing a Limited Liability Company, Micro and Small Enterprises can be carried out without going through a notarial agreement and deed and only making a statement letter. The establishment of a Limited Liability Company only through a statement letter does not guarantee the legality of the documents and the identity of the founder. The legality of a Limited  Company will be doubted and at risk because it can commit acts against the law, and the consequence is that the Limited Company is a legal entity, the document legality and identity of the founder must be accounted for. So that in guaranteeing legal certainty and legal protection, a Limited Liability Company establishment deed made by a notary is still needed to guarantee the legality of the limited Company, document validity and the identity of the founder even though it is only Limited Liability Companies for Micro and Small Businesses.

Keywords: Individual Limited  Companies, Micro and Small Enterprises,

Legal Certainty

References

Buku

Fuady, Munir, 2003, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, PT. Citra Aditya Bakti Bandung.

Harahap, M. Yahya, 2016, Hukum Perseroan Terbatas, cet.6, Sinar Grafika, Jakarta.

Kie, T.T. 2015, Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Cetakan 3, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

ND. Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

Rudhi Prasetya, 2004, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sjaifurahman dan Adjie, Habib. 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Bandung. CV. Mandar Maju.

Subekti, R., 1978, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta.

Widijaya, I.G. Rai, 2015 Hukum Perusahaan Megapoint Divisi dari Kesaint Blanc, Bekasi Indonesia.

Widjaja, Gunawan, 2008, 150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas, Forum Sahabat, Jakarta.

Jurnal

Aman, Perlindungan Hukum Notaris Dalam Melaksanakan Rahasia Jabatan, Recital Review, Vol 2 No 1 (2019): Volume 1, Nomor 2, Juli 2019

Aziz, Mohammad Fais Aziz dan Febrianingsih, Nunuk, Perseroan Terbatas (PT) Perseoranan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, Jurnal Rechtvinding, Vol 9 Nomor 1 April 2020.

Kholil, Munawar, Catatan Kritis Perubahan Lnscape Hukum Perseroan terbatas dalamUndang-undang Hak Cipta Kerja, RechtsVinding Online https://rechtsvinding.bphn.go.id/view/view_online.php?id=348 (diakses tanggal 3 April 202)1

Nasution, Bahder Johan, Penerapan Sanksi Administrasi Sebagai Sarana Pengendali Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak Sebagai Notaris, Recital Review, Magister Kenotariatan Universitas Jambi Vol 2 No 1 (2020): Volume 2, Nomor 1, Januari 2020

Internet

Arjana Bagaskara Solichin, PerseroanTerbatas Perseorangan Dari Kacamata Hukum Perseroan: Suatu Terobosan Baru dalam Kemudahan Berbisnis di Indonesia, https7://www.linkedin.com/pulse/perseroan-terbatas-perseorangan-dari-kacamata-hukum-arjana/?trk=public_profile_article_view (diakses tgl 13 april 2021)

TheWorldBank, â€About Doing Business†http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/AnnualReports/English/DB18 Chapters/DB18-About-Doing-Business.pdf (diakses pada 17 April 2021)

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6035cf5909bc5/melihat-kembali-kemudahan-berusaha-umkm-di-uu-cipta-kerja/) (diakses tanggal 9 April 2021)

https://grfandcolawfirm.com/omnibus-law-ruu-cipta-kerja-kini-pendirian-badan-hukum-dapat-dilakukan-oleh-1-orang/ (diakses 12 april 2021)

Downloads

Published

2021-05-27

Issue

Section

Article