THE ESSENCE OF THE AUTHORITY OF THE NOTARY’S HONOR ASSEMBLY IN THE ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW AGAINST NOTARY CONSUMERED CRIMINAL ACTS IN IMPLEMENTING ITS POSITION
DOI:
https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i4.11055Abstract
One of the new provisions in Law 6/2014 is the presence of the Notary Honorary Council. There are a) it is necessary to take a photocopy of the Minutes of Dead and/or the letters attached to the Minutes of Deeds or Protocols of Notary in the Notary’s deposit; and b) call the Notary to be present of the examination related to the Notary Deed or Protocol is in the Notary’s custody, it must be with the permission of the Notary Honorary Council. It creates a dilemma in society and it is considered a form of impunity for notaries. The formulation of this research are First, what is the classification of criminal acts committed by a notary whose examiner requires the approval of an Honorary Maejis and Second, what is the essence of the authority of the Notary Honorary Council as regulated in Article 66 of Law 2/2014? This research is a legal research with a statute approach and conceptual approach. The result of this research are First, the classification of criminal acts committed by notaries whose examiner requires approval from the Honorary maejis is related to the deed or Notary Protocol is in the notary’s repository. Second, the essence of the authority of the Notary Honorary Council as regulated in Article 66 UU 2/2014 is to provide legal protection for Notaries, Parties who make deeds, and of course third parties (society) who are litigating.
References
Book
Andreae, Fockema, 1983, Kamus Istilah Hukum (Terjemahan saleh Adiwinata, et, al.,, Bandung: Bina Cipta.
Anshori, Abdul Ghofur, Lembaga Kenotariatan Indonesia-Perspektif Hukum dan Etika, Yogyakarta: UII Press, 2009.
Barak, Aharaon, 2005, Purposive Interpretation in Law, Princenton: Princenton University Press.
Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2016, Metode Penelitain Hukum Normatif dan Empiris,Jakarta: Kencana.
Fauzan, 2014, Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata, Jakarta: Kencana.
Friedman, Lawrence M., Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, (terjemahan M.Khozim), Cetakan ke-6, Bandung: Nusa Media, 2018.
Hiariej, Eddy Oemar Sharif, 2010, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka.
Irwansyah, 2020, Penelitian Huku: Pilihan Metode&Praktik Penulisan Artikel, Edisi Revisi, Cetakan ke-3, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
Marzuki, Peter Mahmud, 2016, Penelitian Hukum, Edisi Revisi,Jakarta: Kencana, Cetakan ke-12.
Marzuki, Peter Mahmud, 2020, Teori Hukum, Jakarta: Kencana.
Rahardjo, Satjipto, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Shidarta, 2013, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Buku 1 Akar Filosofis, Yogyakarta: Genta Publishing.
Sidharta, B. Arief, 2000, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Bandung: Mandar Maju.
Sungono, Bambang, 2009, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Tobing, Lumban G.H.S., Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga, 1999.
Journal
Alfiansyah, Anang, 2019, “Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Terbukanya Rahasia Jabatan Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Publikâ€, Otentik’s: Jurnal Hukum Kenotariatan, Volume 1, Issue 1, January.
Arief, Andi Nurfajri Riandini, Syukri Akub, Syamsuddin Muchtar, 2019, “Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Pengambilan Minuta Akta Dalam Proses Peradilanâ€, Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, Volume 4, Issue 1, January.
Bashori, Mohamad Syafrizal, 2016, “Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pembuatan Akta Otentikâ€, Jural Supremasi, Volume 6, Issue 2, February.
Basyarudin, 2021, “Budaya Hukum Notaris Dalam Menjalankan Jabatanâ€, Maleo Law Journal, Volume 5, Issue 1, April.
Dahlan, 2018, “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terkait Aspek Pidana Dibidang Kenotariatanâ€, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8, Issue 1, April.
Dahlan, 2018, “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terkait Aspek Pidana Dibidang Kenotariatanâ€, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8, Issue 1, April.
Diatmika, I Gusti Agung Oka, 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentikâ€, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenot ariatan, Volume 2, Issue 1, April.
Dirgantara, Febrian et.al.,, 2020, “Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Pemeriksaan Setempat Dalam Gugatan Dengan Objek Sengketa Tanah: Apakah Ada?â€, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 8, Issue 3, December.
Erwinsyahbana, Tengku, 2018, “Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhirâ€, Lentera Hukum, Volume 5, Issue 2, July.
Febrian et.al., 2018, “The Implementation of Friedman’s Theory in the Context of the Legal System in Indonesiaâ€, International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Volume 24, Issue 6, May.
Germain, Claire M., 2003, “Approaches to Statutory Interpretation and Legislative History in Franceâ€, Duke Journal Of Comparative & International Law, Volume 13, Issue 3, July.
Khalid, Afif, 2014, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesiaâ€, Al-Adl: Jurnal Hukum, Volume 6, Issue 11, January.
Mardiyah, I Ketut Rai Setiabudhi, Gede Made Swardhana, 2017, “Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notarisâ€, Acta Comitas, Volume 2, Issue 1, April.
Maya, Evi Apita, 2017, “Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Terhadap Notarisâ€, Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 5, Issue 2, August.
Monteiro, Josef M., 2018, “Teori Penemuan Hukum Dalam Pengujian Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangâ€, Jural Hukum Prioris, Volume 6, Issue 3, February.
Nugraha, Xavier, 2020, “Analisis Terhadap Ketua Yayasan yang Rangkap Jabatan Di Indonesia: Sebuah Potensi Konflik Kepentinganâ€, Doktrina: Journal Of Law, Volume 3, Issue 2, November.
Pihang, Herdy Laban Nariwo, Rachmad Safaat, Sucipto, 2016, “Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Persetujuan Kepada Penegak Hukum Ketika Memeriksa Notaris Yang Diduga Melakukan Pelanggaran Hukum Pidana Saat Menjalankan Jabatannya Sebagai Notaris (Studi Kasus Di Majelis Kehoratan Notaris, Jakarta)â€, Jurnal Hukum, Volume 2, Issue 1, April.
Ratnawati et.al., 2017, “Law Enforcement in Indonesia: A Review from Legal Apparatus Rolesâ€, Journal of Law, Policy and Globalization, Volume 58, Issue 1, May.
Rusdiana, Erma, 2017, “The Effectiveness Of Law Enforcement In Combating Food Hoarding Crimes In Indonesiaâ€, Proceeding of International Conference on Food Sovereignty and Sustainable Agriculture (FoSSA), July.
Susanti, Dyah Ochtorina, A’an Efendi, 2019, “Memahami Teks Undang-Undang dengan Metode Interpretasi Eksegetikalâ€, Kertha Partika, Volume 41, Issue 2, August.
Swastika, Winda Ayu, 2016, “Politik Hukum Pembentukan Majelis Kehormatan Notarisâ€, Lex Renaissance, Volume 2, Issue 1, July.
Paper
Nugraha, Xavier, Agung Jaya Kusuma, 2019, “Analisa Pengawasan Pertunjukan Seni Melalui Youtube oleh KPI:: Sebuah Tinjauan Terhadap Ius Constitumâ€, Senakreasi: Seminar Nasional Kreativitas Dan Studi Sen, August.
Sandriyani, Elvi, “Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Pemeriksaan Protokol Notaris Di Kota Padangâ€, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2016.
Sari, Intan Puspita, “Budaya Hukum Notaris Dalam Implementasi Undang-Undang Jabatan Notaris Di Daerah Istimewa Yogyakartaâ€, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.
Downloads
Additional Files
Published
Issue
Section
License
Jurnal Hukum dan Kenotariatan issued by the Postgraduate Notary Masters Program at the Universitas Islam Malang apply the Copyright and License provisions under Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.
.png)
