PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP METODE KONSINYASI DALAM PENGADAAN HAK ATAS TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Abstract

 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dapat merugikan kepentingan pemegang hak atas tanah dan menimbulkan konflik pengadaan tanah di masa yang akan datang. Dari uarian  latar belakang masalah dirumuskan permasalahan yaitu Bagaimana metode konsinyasi dalam pengadaan hak atas tanah  bagi pembangunan untuk kepentingan umum? dan Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap metode konsinyasi dalam pengadaan  hak atas tanah  bagi pembangunan untuk kepentingan umum? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.Dari hasil penelitian diketahui bahwa penitipan ganti kerugian (konsinyasi) dalam pengadaan tanah berbeda atau tidak sesuai dengan penitipan sebagaimana disebutkan dalam KUHPerdata, karena konsinyasi dalam pengadaan tanah secara umum timbul karena adanya keberatan mengenai besarnya jumlah ganti kerugian antara pemerintah dengan masyarakat, sedangkan dalam KUHPerdata dikarenakan untuk melunasi hutang perjanjiannya dalam suatu hubungan perikatan. Secara yuridis, konsinyasi dalam pengadaan dibenarkan berdasarkan Undang-UndangNomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dengan peraturan pelaksana Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 beserta perubahannya tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Konsinyasi dalam pengadaan tanah tidak sesuai dengan asas kesepakatan, namun dikarenakan adanya konsekuensi atas fungsi sosial atas tanah yaitu masyarakat harus merelakan hak atas tanah dicabut demi kepentingan umum, maka konsinyasi dibenarkan dalam pengadaan tanah disebabkan esensi hak atas tanah yang dimiliki atau dikuasai seseorang itu mempunyai fungsi sosial yang dapat dipergunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adapun penyelesain sengketa tentang konsinyasi ini atau maslah ganti rugi bisa dilakukan dengan musyawarah mufakat akan tetapi jika tidak bisa maka dapat dilakukan dengan penitipan di Pengadilan Negeri.

Kata-Kunci: Konsinyasi, Pengadaan Tanah, Pembangunan

 

Land Procurement for Development in the Public Interest can harm the interests of land rights holders and lead to land acquisition conflicts in the future. From the background of the problem, the problem is formulated, namely How is the consignment method in the procurement of land rights for development in the public interest? and How is the dispute resolution on the consignment method in the procurement of land rights for development in the public interest? This study uses a normative juridical method, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data as the basis for research by conducting a search on regulations and legal materials related to the problem under study. (consignment) in land acquisition is different or not in accordance with the safekeeping as stated in the Civil Code, because consignment in land acquisition generally arises because of objections regarding the amount of compensation between the government and the community, while in the Civil Code it is due to pay off the debt agreement in an engagement relationship. . Juridically, consignment in procurement is justified based on Law Number 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development in the Public Interest, with the implementing regulation of Presidential Regulation Number 71 of 2012 along with its amendments concerning the Implementation of Land Procurement for Development in the Public Interest. Consignment in land acquisition is not in accordance with the principle of agreement, but due to the consequences of the social function of land, namely the community must give up land rights being revoked in the public interest, consignment is justified in land acquisition because the essence of land rights owned or controlled by someone has a function. Social services that can be used by the government to carry out development aimed at improving the welfare of the community as for the resolution of disputes regarding this consignment or compensation problems can be done by deliberation and consensus, but if it is not possible then it can be done by depositing in the District Court.

Keywords: Notary, Code of Ethics, Notary's Ingar Rights