ANTINOMI KEWENANGAN PRESIDEN DENGAN DPR DAN BPK TERKAIT DENGAN DI INVESTASI NEWMONT

Authors

  • Fitria Dewi Navisa University of Islam Malang

DOI:

https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i3.16185

Abstract

 

Ada 3 lembaga Negara di Indonesia, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiganya memiliki keterkaitan satu dengan yang lain karena kedudukan dan fungsi masing-masing. Akan tetapi antar lembaga Negara tersebut memiliki hubungan yang perlu diketahui baik oleh warga Negara, dan juga antar lembaga Negara itu sendiri. Antar lembaga Negara mempunyai hubungan yang saling mengawasi dan mengontrol. problematika dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah Konstitusi. Sehingga dapat timbul terjadinya sengketa antar lembaga Negara, yang biasanya berkaitan dengan kewenangan konstitusional. Adanya perbedaan dalam mengartikan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur wewenang maupun fungsi suatu lembaga juga memicu terjadinya sengketa. Salah satu nya permasalahan sengketa antar lembaga Negara dalam divestasi Newmont. Dalam hal ini, antar lembaga Negara sama-sama merasa memiliki wewenang untuk menyelesaikan. Rumitnya kasus ini melibatkan banyak pihak, salah satunya DPR yang tidak menyetujui pembelian 7% saham PT. NNT dikarenakan pembelian saham tersebut harus melalui persetujuan DPR. Sehingga kasus ini diselesaikan dan diputus di Mahkamah Konstitusi dengan permasalahan sengketa kewenangan antar lembaga negara.  Maka dari itu, diperlukan adanya penjelasan mengenai batasan serta makna batasan lembaga Negara, sehingga dalam penyelesaian sengketa dapat berjalan secara efektif. (LEMBAGA yang berkaitan dengan kewenangan konstitusional)

Kata-Kunci: Sengketa, Newmont, Divestasi, Lembaga Negara

 

There are 3 state institutions in Indonesia, executive, legislative, and judicial. All three have a relationship with each other because of the position and function of each. However, between state institutions it has a relationship that needs to be known both by citizens, and also between state institutions themselves. Between state institutions have a relationship that oversees and controls each other. problems in dispute resolution authority of state institutions in the Constitutional Court. So that there can be disputes between state institutions, which are usually related to constitutional authority. The existence of differences in deciphering the laws and regulations governing the authority and function of an institution also triggers disputes. One of the problems of disputes between state institutions in the divestment of Newmont. In this case, between state institutions equally feel the authority to resolve. The complexity of this case involved many parties, one of which the DPR did not approve the purchase of 7% of PT. NNT because the purchase of these shares must be through the approval of the DPR. So that the case was resolved and decided in the Constitutional Court with the issue of authority disputes between state institutions.  Therefore, it is necessary to have an explanation of the limits and the meaning of the limits of state institutions, so that the settlement of disputes can run effectively. (Institutions relating to constitutional authority).

Keywords: Dispute, Newmont, Divestment, State Institutions

References

Asikin, Zainal. (Juli 2013). Perjanjian Antara Pemerintah Dengan Pihak Swasta Dalam Kaitannya Dengan Divestasi Saham PT. NNT di Nusta Tenggara Barat. Masalah-Masalah Hukum, Jilid 42, Nomor 3.

Benuf, Kornelius & Azhar, Muhamad (Juni 2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan. Volume 7 Edisi

Chandranegara, Ibnu Sina (April 2012). Pengujian PERPPU terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar Lembaga Negara. Jurnal Yudisial, Volume 5, Nomor 1.

Djurmardin., & Kusuma, Rahmawati. (2015). Penyertaan Modal “PEMDA†Pada Bada Usaha Milik Daerah (BUMD) (Kajian Terhadap Pernyetaan Modal Pemerintah Pada PT. DMB Dalam Divestasi Saham PT. Newmont Nusa Tenggara. Jurnal Hukum Jatiswara, Volume 30, Nomor 1.

Eddyono, Luthfi Widagdo. (Juni 2010). Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, Volume7, Nomor 3.

Ghoffar, Abdul. (Desember 2018). Mewujudkan Mahkamah Konstitusi Sebagai Peradilan Yang Akuntabel dan Terpercaya. Pandecta Journal, Volume 13, Nomor 2: 76-88.

Hakim, Lukman. (2010). Sengketa Kewenangan Kelembagaan Negara dan Penataannya dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional. Jurnal Hukum Yustisia, Edisi 80.

Kurnianingrum, Trias Palupi. 2012 “Kajian Hukum Atas Divestasi Saham Bidang Pertambangan di Indonesia (Studi Kasus PT. Newmont Nusa Tenggara dan PT. Freeport Indonesia)â€. Diakses 16 februari.

Mirati, Raras Ayu. (Juli 2016). Kajian Hukum Divestasi Pada Perusahaan Pertambangan Asing Di Indonesia. Lex et Societatis, Volume IV, Nomor 7.

Nuswantoro, Ignatius Arga. (2013). Prinsip Konstitusionalisme Dalam Dasar Petimbangan Putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi di Tahun 2012 [Artikel Ilmiah]. Malang (ID): Universitas Brawijaya.

Ombeng, Gaby Pratty. (2013). Wanprestasi Terhadap Isi Perjanjian Divestasi anatar Pemerintah dan PT. Newmont Nusa Tenggara. Lex Privatum, Volume I, Nomor 5.

Polii, Lendry T.M. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Divestasi Pada Perusahaan Tambang di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral, dan Batubara. Lex et Societatis, Volume IV, Nomor 9.

Pria S, Lalu Wira. (Februari 2015). Sinkronisasi Kebijakan Kerjasama Antar Daerah Dalam Divestasi Saham PT Newmont Nusa Tenggara. Mimbar Hukum, Volume 27, Nomor 1: 43-56.

Puspitasari, Sri Hastuti. (Juli 2014). Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara Sebagai Salah Satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Hukum IUS QUAI IUSTUM, Volume 21, Nomor 3: 402-425.

Simamora, Janpatar. (Februari 2016). Problematika Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi. Mimbar Hukum, Volume 28, Nomor 1: 77-92.

Sugiantoro, Hari Akbar. (2017). Corporate Social Responsibility PT Newmont Nusa Tenggara Dalam Mengakomodasi Kepentingan Pemerintah dan Masyarakat. Jurnal Communiverse.

Syahaddina, Niken Gustantia. (2014). Sifat Melawan Hukum Dalam Korupsi Divestasi Saham PT. KPC dengan RI. Arena Hukum, Volume 7, Nomor 3: 303-324.

Tanaya, Putu Edgar. (2016). Divestasi Sebagai Alternatif Mempertahankan Viabilitas Perekonomian Indonesia (Dari Perspektif Economic Analysis Of Law). Jurnal Advokasi.

Yoesry, Erni. (2019). Divestasi PT. Freeport Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan 49 No. 1: 153-179.

Yulianto, Winasis. (Mei 2014). Rekonseptualisasi Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. Jurnal Ilmiah FENOMENA, XII (1): 1111-1133.

Downloads

Published

2022-08-26

Issue

Section

Article