PEMIDANAAN TERHADAP KEGIATAN PELANGGARAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATU GAMPING (ANALISIS YURIDIS BERITA ACARA PENUTUPAN NOMOR 331.1/1064/434.211/2018)

Faizal Ali

Abstract


ABSTRAK

Penelitian tentang pemidanaan terhadap kegiatan pelanggaran izin usaha pertambangan bahan galian batu gamping (analisis yuridis berita acara penutupan nomor 331.1/1064/434.211/2018), mengangkat masalah pelanggaran hukum pidana dalam berita acara penutupan, bentuk pelanggaran hukum pidana dalam usaha pertambangan galian batu gamping berdasarkan berita acara penutupan dan tindakan hukum pidana dari aparat penegak hukum menurut berita acara penutupan nomor 331.1/1064/434.211/2018

Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum yuridis normatif. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer yang akan digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang akan diteliti sendiri, yaitu meliputi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Bahan hukum sekunder yang dipergunakan berupa buku pembelajaran, serta jurnal hukum yang terkait dengan bentuk pelanggaran hukum pidana usaha pertambangan bahan galian batu gamping berdasarkan Berita Acara Penutupan Nomor 331.1/1064/434.211/2018). Bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Analisis Bahan Hukum Dalam Bentuk Tertulis Karya ini menggunakan metode analisis deskriptif

Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut yaitu antara lain, Faktor Ekonomi, Faktor keinginan Menghindari Pengenaan Pajak, Faktor Peraturan yang menyebabkan sulitnya mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Faktor minimnya sosialisasi mengenai usaha pertambangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat, Faktor Lemahnya Proses Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum tersebut. Ketentuan pidana terhadap kejahatan pertambangan tanpa izin/illegal mining diatur dalam Pasal 158, Pasal 160 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal161, Pasal 163 Ayat (1) dan Ayat (2), dan Pasal 164. Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran menerapkan bahwa barang siapa yang dengan sengaja melanggar peraturan daerah tersebut, dinyatakan tersangka maka terhadapnya akan dikenakan sanksi sebagai akibat pelanggaran norma Peraturan Daerah. Sejauh ini hanya sanksi kurungan dan denda yang diterapkan sedangkan untuk pencabutan izin belum pemah diterapkan

Kata Kunci: pelanggaran, izin usaha, pertambangan, pemidanaan

 

ABSTRACT

 

Research on the criminalization of activities in violation of limestone mining business permits (juridical analysis of closing minutes number 331.1/1064/434.211/2018), raises the issue of violations of criminal law in the closing minutes, forms of criminal law violations in the limestone quarrying business based on Minutes of closing and criminal legal actions from law enforcement officers according to minutes of closing number 331.1/1064/434.211/2018

The research method used is normative juridical law research. Using a statutory approach and a case approach. The primary legal materials that will be used are in the form of statutory regulations that will be examined by themselves, which include Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, secondary legal materials used in the form of learning books, as well as legal journals related to forms of criminal law violations. limestone mining business based on the Minutes of Closing Number 331.1/1064/434.211/2018). Secondary legal materials in the form of a legal dictionary, and the Big Indonesian Dictionary. Analysis of Legal Materials in Written Form This work uses descriptive analysis method

Several factors that influence the occurrence of these criminal acts are, among others, Economic factors, the desire to avoid taxation, regulatory factors that make it difficult to get a mining business permit (IUP), the lack of socialization about mining businesses carried out by the local government, the weakness of the process Law Enforcement carried out by the Law Enforcement Apparatus. Criminal provisions against the crime of mining without a permit/illegal mining are regulated in Article 158, Article 160 Paragraph (1) and Paragraph (2), Article 161, Article 163 Paragraph (1) and Paragraph (2), and Article 164. In the Application of Sanctions Against Violations implements that anyone who intentionally violates the said regional regulation is declared a suspect, then he will be subject to sanctions as a result of violating the norms of the Regional Regulation. So far, only imprisonment and fines have been applied, while the revocation of permits has never been applied

Keywords: violation, business license, mining, punishment


Full Text:

PDF

References


Buku

Andi Hamzah. 1983. Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia. Jakarta: Pradya Paramita.

Adrian Sutedi. 2011. Hukum Pertambangan. Jakarta: Sinar Grafika.

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia . 2019. Statistik Pertambangan Bahan Galian Indonesia The Indonesian Quarryng Statistic 2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

Barda Nawawi Arief Dalam Sholehudiin. 2002. Sistem Sanksi Dalam Peraturan Hukum Pidana. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada

Bambang Yunianto Dkk, 2014, Kebijakan Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral Dan Implikasinya Terhadap Pertambangan Emas Dalam Penambangan Dan Penggolongan Emas Di Indonesia. Bandung: Puslitbang Teknologi Mineral Dan Batubara.

Gatot Supramono. 2012. Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

Made Darma Weda. 1996. Kriminologi. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada

Nandang Sudrajat. 2013. Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Yusticia.

Salim Hs. 2012. Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara. Jakarta: Sinar Grafika.

Sholehudin. 2002. Sistem Sanksi Dalam Peraturan Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suratman. 2014. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta.

Soerjono Soekanto. 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tri Hayati. 2015. Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim Uu No.4 Tahun 2009. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1974

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Jurnal

Evie Sompie. 2017. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penghentian Sementara Izin Usaha Pertambangan Dan Izin Usaha Pertambangan Khusus”. Jurnal Hukum Unsrat. Vol. 23 No. 6:29-37.

Maria Kontesa, Sinta Ningrum Dan Mudiyati Rahmatunnis. 2018. “Smelter:Inkonsistensi Kebijakan, Kendala Dan Dampak Di Indonesia”. Jurnal Responsive, Vol. 1 No. 1:6-11.

Teguh Prayogo. 2009. “Penerapan Sistem Informasi Untuk Manajemen Data Mineral”. Jurnal Sains Dan Teknologi Indonesia. Vol. 11 No. 2:106-112

Syahrir Ika. 2017. “Kebijakan Hirilisasi Mineral:Reformasi Kebijakan Untuk Meningkatkan Penerimaan Negara”. Jurnal Kajian Ekonomi Keuangan. Vol. 1 No. 1:42-67

Internet

Data Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020, Https://www.Sampangkab.go.id/, Diakses Pada 1 Juli 2021 Pukul 17.23 Wib.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Powered by Open Journal System Developer(s)Public Knowledge Project