PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPRD) TERHADAP PELAKSANAAN KINERJA EKSEKUTIF

muchlas muchlas

Abstract


Abstrak

 

Secara teoritis, fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.  Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Probolinggo merupakan salah satu fungsi yang sudah digariskan oleh peraturan perundag-undangan, yang memang harus dilaksanakan oleh DPRD. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD pada pemerintah daerah, dalam hal ini pada bupati/walikota dan jajarannya  merupakan fungsi strategis yang bisa menjadikan terwujudnya pemerintahan yang baik dan berwibawa.

Kata kunci: pengawasan, pemerintahan daerah, fungsi strategis

 

Abstract

 

Theoretically, the supervisory function is one of the management functions to ensure the implementation of activities in accordance with established policies and plans and to ensure that the objectives can be achieved effectively and efficiently. Supervision by the Probolinggo City DPRD is one of the functions outlined by the legislative regulations, which indeed must be carried out by the DPRD. Supervision carried out by the DPRD to local governments, in this case the regents / mayors and their ranks is a strategic function that can make the realization of good and authoritative government.

Keywords: supervision, regional government, strategic functions


Full Text:

PDF

References


Abdilah Cholid, 2016, Dewan dan Otonomi Daerah, Jakarta: LP3DPR.

Abdul Mughni, 1999, Pengawasan dam Pemerintahan Lembek, Surabaya: Pelita Ilmu.

AM. Rahman, 2006, DPR Indonesia di Persimpangan Jalan (perjalanan Terjal Politisi), Jakarta: PK2SDM.

Arbi Sanit, 1985, Perwakilan Politik di Indonesia, Jakarta: Rajawali.

Bambang Sunggono, 1997, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Franz Magnis Suseno, 1994, Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Haikal, 2014, Kemitraaan Esekutif dengan Legislatif, Bandung: Pusat Kajian Demokrasi Indonesia (PKDI).

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989, Metode Penelitian Survai, Jakarta: LP3ES.

Miriam Budiarjo, 1993, Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gamedia.

Misbahul Munir, 2004, Pemilu, Demokrasi, dan Ijtihad Politik Perempuan, Surabaya: Visipres.

Norbet Echborn, dalam Agung Djojosoekanto (et.al), 2004, Membangun Kapasitas Fungsi penganggaran DPRD, Jakarta: Sekretariat Nasional Adeksi/

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSIK), 2000. Semua Harus Terwakili, Studi mengenai Reposisi MPR, DPR, dan Lembaga Kepresidenan di Indonesia, Jakarta.

Sunhaji Saleh, 2014, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Era Reformasi, Jakarta: Graha Pustaka.

Tatang M. Amirin, 1996, Pokok-Pokok Teori Sistem, Jakarta: Rajawali Pers.

Tower Lyiman Sarjen, 2000, Idelologi Politik Kontemporer, Jakarta: Gramedia.

Yeremis T. Keban, 2004, Aministrasi Publik, Yogyakarta: Gaya Media.

Internet

Abdul Hakiem, Nukman, 2003. Membangun Sistem Politik yang Sehat, Pikiran Rakyat, 23 September 2003, diakses 15 Januari 2018.

Ahmad Syafii Maarif, “Indonesia Sepi dari Negarawan”, Republika, 11 Mei 2004, hal. 4, akses tanggal 23 Desember 2017.

A. Kartiwa, Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan “good governance”, http://pustaka. unpad.ac.id/ wp-ontent /uploads /2009/05/ implementasi_ peran __fungsi_dprd.pdf,akses 15 Pebruari 2018

Wahyu Priyono, Optimalisasi Fungsi DPRD dalam Pengawasan Pemerintahan Daerah, http://pekikdaerah. wordpress.com/artikel-makalah/optimalisasi-fungsi-dprd-dalam-pengawasan-pemerintah-daerah/, diakses 22 Pebruari 2018.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.