ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016

hasbullah hasbullah

Abstract


 

Abstrak

 

Hasil analisa penulis terhadap agama dan kepercayaan melalui berbagai perspektif (sosiologi/agama, antrapologi/agama, hukum dan  politik)  terhadap Putusan MK dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016 atas dikabulkannya   Judicial review Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaiman telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan ini penulis mengambil sebuah kesimpulan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sama halnya dengan membiarkan “perselingkuhan” manusia dengan Tuhan Tidak lagi Esa” Dengan demikian secara tidak langsung mengaburkan makna   negara Indonesia sebagai negara berketuhanan sehingga bertentangan dengan landasa Idiil Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancsila.

Kata kunci: Agama, Aliran Kepercayaan

 

Abstract

 

The result of religion and traditional believing by all prespective over come (Sosiology/religion, anthropolgy/religion, law and politic) abaout MK’ verdict with numer of lawsuit 97/PUU- XIV/2006 about receiving judicial review of  constitution 23  of  2006 abaout citizen administration that was changed with constitution 24 0f 2013 about changing the constitution 23 of 2006 abaout citizen admniostration. So, writer took an conclussion that MK’s verdict bribng a menaning that MK let “infiedelity” of mankind to god, “god is not one”. Thus , can make the hazy meaning of indonesia as a devout state. So, it was contradiction with based principle of Indonesia,taht is, Idiil. Pancasila.

Keywords: religion, traditional believing

 


Full Text:

PDF

References


Buku dan Jurnal

Jhoni ibrahim, 2007, Teori dan Penelitian Hukum Normativ, Malang: Bayu Media Publishing.

Jurnal Hak Asasi Manusia Volume 7 No. 1, Juli 2016

Koentjaraningrat, 1994, Kebudayaan Jawa, Jakarta: Balai Pustaka.

Suryapraja, 2008, Islam di Tengah Pergualatan Budaya dan Politik, Surabaya: Titian Media.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan:

Undang –Udang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Putusan Mahkama Konstitusi Nomor 97/ PUU-XIV/2016


Refbacks

  • There are currently no refbacks.