INOVASI PROGRAM PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITAL GOVERNMENT (Studi Kasus pada Pengadilan Agama di Kota Malang)

Devi Permana, Slamet Muchsin, Suyeno Suyeno

Sari


Di era yang serba digital seperti sekarang ini, menjadi sebuah tuntutan bagi pelayanan publik manajemen administrasi pemerintahan khususnya administrasi perkara di Pengadilan Agama, disamping mengelola dan menata berkas perkara yang asli oleh bagian kepaniteraan dan staf lainnya, perlu juga mengelola dan  menata berkas perkara berbasis digital yang dikerjakan oleh bagian khusus yang menangani Teknologi Informasi (TI) perkara yang terintegrasi dengan dokumen atau berkas perkara asli di Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui inovasi program pelayanan publik berbasis digital government pada Pengadilan Agama Kota Malang, dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan inovasi program pelayanan publik berbasis digital government di Pengadilan Agama Kota Malang. Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program inovasi pelayanan publik berbasis digital government pada aplikasi SIMPEL, SIPP, AVIKA, dan Case Card di Pengadilan Agama Kota Malang sudah diterapkapkan dengan dimensi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Faktor pendukungnya adalah dari pimpinan itu sendiri yang mendukung inovasi program aplikasi, keinginan sumber daya manusia yang menjalankan pengelolaan data berbasis teknologi dan keinginan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para pihak. Didukung dengan sarana dan prasarana perangkat lunak yang tersedia di Pengadilan Agama Kota Malang, Sedangkan faktor penghambatnya adalah SDMnya yang masih gaptek, masih belum ada pembaharuan sarana dan prasarana, kendala karena adanya jaringan internet yang trouble dan biasanya listrik mati saat mengoperasikan aplikasi tersebut.

 

 

Kata Kunci: Inovasi Program, Pelayanan Publik, Digital Government, Pengadilan Agama Kota Malang.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Sumber Buku

Hardiansyah. (2018). Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media.

Hayat. (2018). Kebijakan Publik : Evaluasi, Reformasi dan Formulasi. Malang: Intrans Publishing.

Indrajit, R. E. (2004). E-Government, Strategi Pembangunan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta: Andi Offset.

Rianto, M. N. (2010). Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syari’ah. Bandung: Alfabeta, hlm.211-212.

Rambat Lupiyodi, (2001). Manajemen Pemasaran Jasa. Jakarta: Salemba Empat, hlm.140.

Rianto, M. N. (2010). Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syari’ah. Bandung: Alfabeta, hlm.211-212.

Indrajit, R. E. (2002). Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta: Andi Offset.

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Lexy J. Maleong. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm.327.

Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3, Terj. Tjetjep Rohindi Rohidi. Jakarta: UI Press,2014, hlm.31.

Sumber Skripsi/ Jurnal

Sosiawan. Edwi Arief. (2008). Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi E-Government di Indonesia. FISIP UPNV, Yogyakarta.

Rokhman. Ali. (2008). Potret Dan Hambatan E-Government Indonesia. FISIP Vol.11/XX/Juli 2008.

Manan dan Kamil. Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama. hlm 87-88.

Eprilianto, D. F., Sari, Y. E. K., & Saputra, B. (2019). Mewujudkan Integrasi Data Melalui Implementasi Inovasi Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi Digital. JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 4(1), 30-37.

Hadi, K., Asworo, L., & Taqwa, I. (2020). Inovasi Dialogis: Menuju Transformasi Pelayanan Publik Yang Partisipatif (Kajian Sistem Pelayanan Malang Online). Journal of Government and Civil Society, 4(1), 115-129.

Banabera, G. I. (2019). Inovasi Dialogis: Menuju Transformasi Pelayanan Publik Yang Partisipatif (Kajian Sistem Pelayanan Malang Online). Journal of Government and Civil Society, 4(1), 115-129. ANALISIS INOVASI PEMERINTAHAN DIGITAL VILLAGE DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI NUSA TENGGARA TIMUR. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 45(2), 203-212.

Febrianti, V. S., Khuroydi, I., & Setiawan, A. (2020). TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI DIGITAL GOVERNANCE (STUDI PENDAYAGUNAAN WEBSITE RAMPAK PINTAR DI DESA KESAMBI RAMPAK SITUBONDO). Prosiding Simposium Nasional''Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan di Era Revolusi Indusri 4. O", 464-492.

Kurniawati, A., & Ardianto, H. T. (2020). EVALUASI OUTPUT INOVASI PELAYANAN PUBLIK BRT TRANS SEMARANG MENGGUNAKAN PEMBAYARAN GOPAY. Journal of Politic and Government Studies, 9(02), 91-100.

Sholikhah, F., & Kumalaeni, D. (2017). SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) PENELUSURAN ARSIP BERKAS PERKARA DI PENGADILAN AGAMA TUMENGGUNG. Jurnal Kearsipan Vokasi Universitas Gadjah Mada. 38-46.

Sumber Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Agus Budianta, “Menuju Pemerintahan Digital” (HYPERLINK "http://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13266/Menuju%20Pemerintahan-Digital.html" www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13266/Menuju Pemerintahan-Digital.html , diakses pada sabtu 18 Juli 2020, 07:26)

Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010), h.36.

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.