PENGEMBANGAN PELAYANAN PEMBUATAN KARTU KELUARGA DIDINA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BIMA NTB

Fitri Katri Nuryanti, Yaqub Cikusin, Roni Pindahanto Widodo

Sari


Setiap instansi harus memiliki peralatan dan produksi dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsi mereka Pelayanan publik sendiri merumpakan kegiatan atau tanggungjaab yang dimiliki oleh birokrasi pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh instansi-instansi tertentu, baik itu pemerintahan  yang berada di pusant maupun pemerintah yang menaungi dari setiap daerah. Dalam rangka menyempurnakan standar pelayanan dan usaha kerja optimal tergantung pada sumberdaya manusia, peralatan dan prosedu kerja serta teknologi informasih yang tepat. Sumberdaya manusia pada suatu organisasi merancang, hasil dari pengembangan ini menunjukan bahwa pelayanan dinas kependudukan dan pen catatan sipil kota bima suda mmiliki kemajuan dalam memberikan pelayanan sehinga bisa menutupi semua permasalah kebutuhan msarakat walopun masih ada beberapa kendala yang mereka hadapi,pelayanan pablik sendiri sudah di atur dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik aitu suatu bagian dari tugas dan tangung jawab para pemeirntaha publik baik berupa barang atau jasa

 

Kata Kunci: Memberikan , Masyrakat , Pelayanan, Terbaik dan layak

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Buku :

Fitra, mIsa. (2017) analisis Kinerja pegawau dalam pembuatan kartu keluarga di kecematan wulipor kabupaten luwuk, skripsi ilmu sosial dan ilmu politik Universintas Hasanundin Makasar.

Kartika, (2017). Efektifintas pelayanan pablik Akte kelahiran Dinas Kependudukan Dan pencatatan sipil kota Bim

Rosmiati , (2017). Akuntabilintas pelayanan Publik dalam pembuatan kartu keluarga di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota kataran,: Ilmu administrasi public fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universintas Mulawarma

Hayat (2017). Menejemen publik, Jakarta : PT Rajagrafindo persada

Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Hayat, (2018). Kebijakan Pablik Efaluasi ,Reformasi, dan Formulasi: 082

Hayat. (2018). Kebijakan Palik; pengertian kebijakan, 0013

Moleo lexy, ( 2017) Efektifintas Pelayanan pembuatan Akte Kelahiran Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Tanah TORAJA, Skripsi kota toraja , Skripsi IImu Administrasi negara Publik fakultas ilmu sosial dan ilmu polintik di Unifersintas Hasanudin Makasar

Rosmiati, ( 2017 ). Akuntabilintas Pelayanan Publik dalam pembuatan kartu keluarga di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Kataran skripsi ilmu admnistrasi publik fakultas ilmu sosila dan politik Unifersintas Mula warma

Supriatna, Tjahya ( 2009): Reformasi Administrasi pelayanan pablik Revormasi birokrasi dan kepemimpinan maa depan , Bandun: PT Refika Aditama

Sinambela, ddk, (2010): Reformasi pelayanan public: Jakarta :Bumi Aksara ,h.5

Wiryokusumo, Iskandar. (2011) Dasar-Dasar Pengembangan. Jakarta : Bumi Aksari

Herdiansyahn (2012) dalam buku metodologi penelitian kualitatifnya membagi tiga bagian terkait dengan analisis model

Herdiansyah (2012:115) Observasi Penlitian terdahulu Jakarta: Salemba Humanika.

Undang-Undang :

undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik pelayanan public

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 pengembangan

UU Nomor 24 tahun 2013 sudah jelas mengeni penerbitan kartu keluarga dan tentang Administrasi kependudukan kartu keluarga

Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 1 ayat (2) yang berbunyi bahwa kedaulatan rakyat

Undang-Undang Dasar tahun 1945 alenia ke empat (4)

Internet:

http;//banghens.blogspot.co.id/2016/09 definisi pengembangan beberapa Ahli.htm diakses 09 September 2020, jam 11:30


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.