HAK INFORMASI ATAS BENCANA ALAM DALAM KAJIAN HAK ASASI MANUSIA

Mariyadi ., M Taufik

Abstract


Kasus bencana alam di Indonesia termasuk yang tergolong sering. Problem yang mengikuti bencana alam adalah hak-hak korban. Para birokrat Indonesia seringkali mengabaikan hak korban, sehingga kondisi korban yang berada dalam keprihatinan menjadi lebih memprihatinkan lagi akibat pengabaian yang dilakukan para birokrat. Dalam ranah inilah, birokrat bencana layak diposisikan melakukan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia (korban bencana). Hal ini bisa terjadi diantaranya disebabkan hak informasi atas bencana tidak cepat dan cermat disampaikan oleh birokrat.

Kata kunci: hak asasi manusia, bencana, birokrasi, hak atas informasi

Full Text:

Artikel

References


Peraturan Perundang undangan

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Buku

Abdillah Toha., Pilkada Berbasis Kemasyarakatan, Makalah disampaikan dalam diskusi di Lembaga Kajian Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Islam (LPITI) yang bekerjasama dengan Pusat Kajian HAM Fakultas Hukum Unisma Malang, tanggal 15 Agustus 2009

Ahmad Sidik, Negeri Bencana (Refleksi Perjalanan Musibah), Gerbang Pustaka, Jakarta: 2009.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal declaration of Human Right)

Didik Hariyono, Birokrasi Bencana di Indonesia, Xpress Indonessia, Jakarta, 2015.

Imam Kabul,, dkk, Hukum Informasi Kontemporer, Nirmana Media, Jakarta, 2007

Suharmanto, Membedah Akar bencana, Fajar Ilmu, Surabaya, 2016.

Waliduddin Walid, Peta Bencana di Indonesia dari Waktu ke Waktu, Aliansi Media, Jakarta, 2014.

Internet

Suara Pembaharuan, 30 Mei 2006, diakses 1 Mei 2017.




DOI: http://dx.doi.org/10.33474/yur.v1i1.733

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Mariyadi ., M Taufik



Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

Yurispruden Visitor