TAFSIR HUKUM KLAUSUL “TANPA HAK†DALAM PASAL 2 UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 12 TAHUN 1951 TENTANG MENGUBAH "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 8 TAHUN 1948
DOI:
https://doi.org/10.33474/yur.v3i1.4861Abstract
Abstract
This paper aims to find out, understand and analyze the "no rights" clause of the use of sharp weapons stipulated in Emergency Law No. 12 of 1951. To answer the problems in this paper, the author uses normative legal research using the method of approach to legislation. The results of research in the right "use of sharp weapons regulated in the Act. So that the interpretation given in this journal for the "no rights" clause that can be threatened with criminality is the use without any interest. The purpose of having the right of interest in the use of sharp weapons regulated in the law is the use of sharp weapons as the legitimacy of a job, agriculture and heirlooms. The use of sharp weapons outside of these interests will be threatened with criminality.
Key words : Without Rights, Sharp Weapons
Â
Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis klausul “tanpa hak†penggunaan senjata tajam yang diatur dalam UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Untuk menjawab permasalahan dalam tulisan ini , penulis menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian dalam hak†penggunaan senjata tajam yang diatur dalam UU. Sehingga tafsir yang diberikan pada jurnal ini atas klausul “tanpa hak†yang dapat diancam pidana adalah penggunaan tanpa ada kepentingan. Adapun maksud yang memiliki hak kepentingan penggunaan senjata tajam yang diatur dalam UU seperti penggunaan senjata tajam sebagai sahnya suatu pekerjaan, pertanian dan benda pusaka. Penggunaan senjata tajam diluar kepentingan tersebut akan terancam pidana.
Kata Kunci : Tanpa Hak, Senjata Tajam
References
Buku :
Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Cet. Ke-7, (Kencana: Jakarta, 2017)
Gautama Sudargo, pengertian Negara Hukum, (Bandung, Alumni, 1973)
Ida Bagus Surya Dharma Jaya, Hukum Pidana Materil &Formil : Pengantar Hukum Pidana, (Jakarta : USAID-The Asian Foundation-Kemitraan Partnership, 2015)
Kaarlo Tauri, 1988, Critical Legal Positivism, Ashgate, Burlington
Koentjoro, Diana Halim, 2004, Hukum Administrasi Negara, Bogor, Ghalia
Kusnadi & Saragi Bintang, Ilmu Negara, (Jakarta: Perintis Press, 1985)
Kusnanto Anggoro dalam makalah “Keamanan, Pertahanan Negara, Dan Ketertiban Umumâ€, disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Denpasar Bali Tahun 2003
Mac Iver, Negara Hukum, (Jakarta: Aksara Baru, 1984)
Muladi & Arief, Barda Nawawi, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung : Alumni, 2010)
Nicolo Machiavelly dalam Soehino, Ilmu Negara, (Jakarta: Ilmu Negara Cet 1, 2004)
Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya, (Jakarta: Alumni, 1986)
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum cet. 3, (Jakarta : UI Press, 2007)
Sulistiyono Adi, 2007, Negara Hukum : Kekuasaan, Konsep dan Paradigma Moral, Cet. 1., LPP & UPT UNS Press, Surakarta
Tim Penyusun Kamus Pusat, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
Yamin Muhammad,1982, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Ghalia, Bogor,
Internet :
Website : https://www.icj.org/se-asia-security-law/cybercrime-prevention-act-of-2012-republic-act-no-10175/ diakses pada 14 April 2019, Pukul 22.00 WIB.
