LEGAL CONSTRUCTION AUTHORITY OF RELIGION COURT RUNNING THE EXECUTION OF SHARIA ECONOMIC DISPUTS

Hasanuddin Muhammad

Abstract


Since being given the authority to try Islamic economic cases, in 2018 at the first level the religious court has handled 347 cases. Of the 347 cases, 183 cases have been decided. Cases that have been decided need a clear legal umbrella to carry out the contents of the decision. So in this paper the author will try to explain the construction of the authority of the religious court to execute Islamic economic dispute execution. The authority of the religious court in handling Islamic economic disputes was born after the issuance of Law No. 03 of 2006 concerning Religious Courts and was strengthened by the Constitutional Court through Decision Number 93 / PUU-X / 2012. The religious court has also been equipped with Supreme Court Regulation No. 02 of 2008 concerning Compilation of Sharia Economic Law and Supreme Court Regulation No. 14 of 2016 concerning Procedures for Settling Sharia Economic Cases. For the execution, the religious court refers to the HIR and RBg

Keywords: execution, religious court, sharia economy

Full Text:

PDF

References


Peraturan perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankkan Syariah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Buku :

Artadi, Ketut dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Dalam Perancangan Kontrak, Denpasar : Udayana University Press, 2010.

Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia Suatu Kajian Teoritik, Cetakan Pertama, Yogyakarta : FH UII Press, 2004.

M. Luqmanul Hakim Bastary. Makalah : Eksekusi Putusan Perkara Perdata. Serang, Medio Oktober 2010.

Muttaqien, Dadan dan Fakhruddin Cikman, Penyelesaian Sengketa Perbankkan Syariah, Cetakan Kesatu, Yogyakarta : Kresia Total Media, 2008.

M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Cetakan Keempat, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Jurnal :

Abdul Wahid, Sunardi, Dwi Ari Kurniawati, Membumikan konstitusi Indonesia Sebagai Upaya Menjaga Hak kebhinekaan, Yurisprudensi, volume 1, Nomor 2, 2019.

Ahmad Siboy, Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Jurnal Program Magister Ilmu Hukum Negara dan Keadilan.

Benny Krestian Heriwanto, PelaksanaaJn Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial, Legality, vol. 27. No. 01. 2019

Hany Krisna Priratna, Sholahuddin Al-Fatih,Ketidakadilan Hakim Dalam Memutus Perkara Tata Usaha Negara, Yurisprudensi, volume 1, Nomor 2, 2018.

Abdul Wahid, Sunardi, Dwi Ari Kurniawati, Doktrin Khilafah Sebagai Ancaman Terhadap Konstruksi Negara Hukum Idonesia , Yurisprudensi, volume 1, Nomor 2, 2018.

Shinta Dewi Rismawati, Menebarkan Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif Di Era Komodifikasi Hukum, Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 13, Nomor 1, Juni 2015.

Internet :

Anonym, 24 Juli 2016, Wewenang Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Syariah, 31-12-2019, hukumonline.com https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt579480d683d4a/wewenang-eksekusi-jaminan-hak-tanggungan-syariah/.

Anonym, Daftar Perkara Tingkat Pertama Tahun 2018, diakses pada 30-12-2019. https://badilag.mahkamahagung.go.id

Tim Penyusun Pengadilan Agama Tangerang. Makalah dengan Judul Eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan Agama. Disampaikan dalam Acara Diskusi Hukum pada Pengadilan Tingga Agama Banten. Tangerang, 24 Oktober 2014.




DOI: http://dx.doi.org/10.33474/yur.v3i1.5032

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Hasanuddin Muhammad



Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

Yurispruden Visitor