PENGUJIAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYWARATAN RAKYAT TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945
DOI:
https://doi.org/10.33474/yur.v1i2.960Abstract
Indonesia sebagai Negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum dengan mengatur norma hukum dalam tataran hierarki, tertulis juga dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembetukan Peraturan Perundang-Undangan, maka hierarki menjadi asas penting dalam sistem peraturan perundang-undangan. Dan dalam proses pembentukan perundang-undangan peraturan yang mengaturpun juga berubah ubah, mulai dari Tap MPR Nomor XX/ MPRS /1966 hingga undang-undang saat ini. Tetapi dalam kedudukan Ketetapan MPR (TAP MPR) mengalami ketidak pastian hukum dalam hierarki dan kekosongan hukum dalam pengujiannya terhadap peraturan di atasnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Maka perlu adanya formulasi kedudukan TAP MPR dalam hierarki dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Lembaga apa yang dapat Menguji TAP MPR.
Kunci : Formulasi, Hierarki, TAP MPR, Uji Materi
References
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 sebagaimana telah diubah oleh ketetapan MPR Nomor II/MPR/2000
Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan 1,PT. Kanisisu, Jogjakarta, 2007. Hlm. 65-66
Widodo Ekatjahjana dan Totok Sudaryanto, Sumber Hukum Tata Negara Formal di Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
Rimdan, Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi, Kencana, 2012.
Widodo Ekatjahjana, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dasar-Dasar danTeknik Penyusunannya, (2008), Bandung; Citra Aditya Bakti,
Hans Kelsen (Translate by Max Knight), Pure Theory of Law (Berkley: Berkley University Press, 1967).
Risalah Rapat Panitia Khsusus Rancangan Undang-Undang tentang Pemebentukan peraturan perundang-undangan, tertanggal 2 Maret 2011
Hanno Kaiser, “Notes on Hans Kelsen’s Pure Theory of Law (1st Ed.)â€,
Retno Anis sebagaimana dikutip oleh Dian Agug wicaksono, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013.
http://www.nigerianlawguru.com/articles/jurisprudence/KELSEN-PURETHEORY.pdf(diakses pada 20 Februari 2018 jam 22.00 WIB