Implementasi proses sertifikasi halal self declare dalam mendukung pertumbuhan UMKM

Abstract

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi negara, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran sentral. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) telah mengubah status sertifikasi halal dari yang semula sukarela menjadi wajib. Penerapan Undang-Undang ini menekankan pentingnya peran Pendamping Proses Produk Halal (P3H) untuk membantu pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal. Tujuan utama dari pendampingan ini adalah meningkatkan jumlah UMKM yang memperoleh sertifikasi halal, memperkuat kepercayaan konsumen, memberikan jaminan dalam proses produksi bagi para produsen, meningkatkan daya saing produk, merangsang pertumbuhan omset penjualan, membuka peluang pemasaran global, serta mematuhi ketentuan pemerintah terkait regulasi halal. Pelaksanaan program pendampingan ini terdiri dari tiga tahap, yaitu: pra pengabdian, pelaksanaan pendampingan, dan evaluasi pasca pendampingan. Kegiatan pendampingan melibatkan beberapa aspek, seperti memberikan pemahaman akan pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM, membantu dalam pengurusan legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB), dan memfasilitasi program sertifikasi halal gratis (SEHATI). Selanjutnya, pemberian NIB, sertifikat halal, serta logo halal menjadi bagian dari upaya pendampingan ini. Kegiatan ini difokuskan pada pelaku UMKM yang berlokasi di kecamatan tertentu di Kota Bengkulu. Pendampingan dilaksanakan dalam rentang waktu antara 1 Juli hingga 1 November 2023, yang melibatkan 11 pelaku usaha. Melalui kurasi dan sosialisasi self declare, sebanyak 10 UMKM memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Hingga akhir Oktober, telah terbit 10 sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan hasil pendampingan.