MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM MELALUI RESTORATIVE JUSTICE

Abstract

 

Seiring dengan nafas pembaharuan hukum pidana, penanganan perkara pidana dengan pendekatan restorative justice menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dalam penyelesaian suatu tindak pidana. Dalam pandangan restorative justice makna tindak pidana pada dasarnya sama dalam pendekatan hukum pidana pada umumnya, yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Namun dalam pendekatan restorative justice, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara sebagaimana dipahami dalam sistem peradilan pidana yang diterapkan dalam penanganan perkara pidana saat ini. Terkait dengan penerapan restorative justice khususnya terhadap pelaku tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik belum memiliki peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan terkait dengan hal-hal teknis dan semacamnya sehingga menyebabkan kendala-kendala dalam implementasi restorative justice itu sendiri. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep atau pendekatan keadilan restoratif harus dibuatkan payung hukum yang memiliki derajat tinggi sebagai landasan dan pedoman bagi semua lembaga penegak hukum agar dilaksanakan secara terintegrasi artinya dilakukan secara berjenjang dari mulai tahap penyidikan, penuntutan dan tahap peradilan. Misalnya, kepolisian dan kejaksaan telah menganut konsep keadilan restoratif namun hakim masih menganut pola pikir yang legistis, dalam kasus seperti ini hakim akan menjatuhkan putusan yang sangat normatif sehingga lembaga pemasyarakatan pun tidak mampu menerapkan konsep keadilan restoratif. Sebaliknya, apabila satu komponen tidak menjalankan pendekatan atau konsep keadilan restoratif maka pendekatan atau konsep keadilan restoratif itu sendiri tidak akan terealisasi dengan baik.

 

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Restoratif Justice, Pencemaran Nama  Baik

 

Along with the breath of criminal law reform, the handling of criminal cases with the restorative justice approach offers different views and approaches in understanding the settlement of a criminal act. In the view of restorative justice, the meaning of criminal action is basically the same as in the criminal law approach in general, namely attacks on individuals and society and social relations. However, in the restorative justice approach, the main victim of the occurrence of a criminal act is not the state as understood in the criminal justice system which is currently applied in the handling of criminal cases. Related to the application of restorative justice, especially against the perpetrators of criminal acts of defamation / defamation do not yet have the necessary implementing regulations related to technical matters and the like, causing obstacles in the implementation of restorative justice itself. This research is a normative legal research using statutory approaches, conceptual approaches, and case approaches. The results of this study indicate that the concept or approach of restorative justice must be created with a legal umbrella that has a high degree of basis and guidance for all law enforcement agencies so that it is implemented in an integrated manner, meaning that it is carried out in stages starting from the investigation, prosecution and judicial stages. For example, the police and the prosecutor's office have embraced the concept of restorative justice but judges still adhere to a legistic mindset, in cases like this the judge will issue a very normative decision so that the correctional institution is unable to apply the concept of restorative justice. Conversely, if one component does not apply the restorative justice approach or concept, the restorative justice approach or concept itself will not be well realized.

Keywords: Law Enforcement, Restorative Justice, Defamation