KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI MENGELUARKAN SALINAN AKTA DARI PROTOKOL NOTARIS

Authors

  • Ratna Dewi Nirwana Sari DPRD Kabupaten Blitar

DOI:

https://doi.org/10.33474/hukeno.v4i1.6452

Abstract

 

Ada kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan salinan akta dari protokol notaris yang minuta aktanya telah berumur 25 tahun dan perlindungan hukum terhadap notaris serta para pihak/ahli waris terkait minuta akta yang masih disimpan di Pengadilan Negeri. Sejak berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Pengadilan Negeri tidak mempunyai wewenang untuk mengeluarkan salinan akta dari protokol notaris yang minuta aktanya sudah berumur 25 tahun. Adapun bentuk perlindungan hukum bagi notaris sudah diatur dalam UUJN yang antara lain: memiliki hak ingkar dan cara pemanggilan notaris oleh penegak hukum terkait akta yang dibuatnya. Sedangkan perkindungan hukum bagi para pihak/ahli warisnya belum tercapai karena tidak adanya kepastian hukum terkait pihak yang berwenang mengeluarkan Salinan akta dari minuta kata yang berumur 25 tahun dan masih disimpan di Pengadilan Negeri.

Kata Kunci: kewenangan, akta, pengadilan, notaris, perlindungan

 

There is the authority of the District Court to issue a copy of the deed from the notary protocol whose actuality is 25 years old and legal protection of the notary and parties / heirs related to the document deed that is still kept in the District Court. Since the entry into force of the Notary Position Act (UUJN), the District Court has no authority to issue a copy of the deed from the notary protocol whose the deed of a 25 years old. The form of legal protection for notaries has been regulated in UUJN, which among others: has the right to deny and how to summon a notary by law enforcers related to the deed he made. While legal protection for the parties / heirs has not been reached because there is no legal certainty related to the party authorized to issue a copy of the deed of a 25-year-old and still kept in the District Court.

Keywords: authority, deed, court, notary, protection

References

Buku

Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perespektif Hukum Dan Etika, Yogyakarta: UII Press.

Habib Adjie, 2008, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejahat Publik, Bandung: Refika Aditama.

Herlien Budiono, 2015, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

__________, 2003, Akte Notaris Melaui Media Elektronik, Bandung: Upgrading -Refreshing Course Ikatan Notaris Indonesia.

Syaifurrachman, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatam Akta, Bandung: Mandar Maju.

Tan Thong Kie, Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoevo.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris tentang Perubahan atas Jabatan Notaris

Downloads

Published

2020-03-07

Issue

Section

Article