PROTECTION CUSTODY RIGHTS AND CHILD EDUCATION AFTER DIVORCE: A NORMATIVE-EMPIRICAL STUDY IN THE LUMAJANG RELIGIOUS COURT

Abstract

A supernatural divorce occurs when one party's whereabouts are unknown, leading to a default decision. This situation raises concerns about the protection of children's rights, particularly custody (hadhanah) and educational rights. Prior research has focused more on the procedural aspects of supernatural divorce and the legality of default decisions. However, little research examines how religious court practices protect children's rights after a supernatural divorce. This study analyzes how judges at the Lumajang Religious Court consider the right to hadhanah and the right to education after a supernatural divorce, using the theories of legal protection and maslahah mursalah. This study uses an empirical juridical method involving interviews, decision analysis, and analysis of laws and regulations. The results show that the right to hadhanah is not automatically applied under Article 105 of the Compilation of Islamic Law, but rather through an analysis of each party's actual situation, parental presence, and the principle of the best interests of the child. Judges establish legal protection by ensuring that the child's education is guaranteed, even if one parent is absent. The novelty of this research lies in integrating guarantees of children's education into decision-making as a form of implementing maslahah (beneficial interests) that are often overlooked in default decisions. This finding confirms that supernatural divorce resolutions must prioritize substantive protection and the best interests of the child.

Keywords: supernatural divorce, hadhanah rights, children's right to education, legal protection, default judgment.

PERLINDUNGAN HAK ASUH DAN PENDIDIKAN ANAK PASCA CERAI GHAIB: STUDI NORMATIF-EMPIRIS DI PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Abstrak

Perceraian ghaib terjadi apabila keberadaan salah satu pihak tidak dapat diketahui, sehingga perkara diselesaikan melalui putusan verstek. Keadaan tersebut memunculkan persoalan mengenai pemenuhan kepentingan anak, terutama dalam aspek pengasuhan dan akses pendidikan. Penelitian sebelumnya cenderung lebih menitikberatkan pembahasan pada prosedur cerai ghaib serta keabsahan putusan verstek. Akan tetapi, belum banyak penelitian yang menelaah praktik Pengadilan Agama dalam menjamin kepentingan anak setelah terjadinya cerai ghaib. Penelitian ini mengkaji cara hakim Pengadilan Agama Lumajang mempertimbangkan pengasuhan dan keberlanjutan pendidikan anak pasca cerai ghaib melalui teori perlindungan hukum dan maslahah mursalah. Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris melalui kegiatan wawancara, telaah putusan, serta penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pengasuhan anak tidak diberlakukan secara langsung berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, tetapi ditentukan dengan memperhatikan kondisi konkret masing-masing pihak, kehadiran orang tua, serta asas kepentingan terbaik bagi anak. Hakim membentuk jaminan hukum dengan memastikan pendidikan anak tetap berjalan meskipun salah satu orang tua tidak hadir. Kebaruan penelitian ini terdapat pada penyertaan jaminan pendidikan anak dalam dasar pertimbangan putusan sebagai wujud penerapan maslahah yang kerap kurang diperhatikan dalam putusan verstek. Temuan tersebut menegaskan bahwa penyelesaian perkara cerai ghaib perlu mengedepankan jaminan hukum secara substantif serta kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: cerai ghaib, hak hadhanah, hak pendidikan anak, perlindungan hukum, putusan verstek.