Analisis Penghambat dan Strategi Optimalisasi Pajak serta Retribusi Daerah untuk Mewujudkan Kemandirian Fiskal Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan

Abstract

^{Peningkatan pajak dan retribusi daerah merupakan instrumen penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung terwujudnya kemandirian pembangunan. Namun demikian, berbagai kajian terdahulu cenderung membahas optimalisasi penerimaan daerah secara parsial, baik dari aspek perpajakan maupun retribusi, sehingga belum memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang menghambat dan mendorong peningkatan penerimaan daerah dalam konteks perubahan kebijakan fiskal pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendorong peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah serta mengidentifikasi strategi penguatan kapasitas fiskal daerah di era kebijakan fiskal terkini. Metode penelitian menggunakan studi literatur melalui telaah berbagai penelitian empiris nasional dan analisis kebijakan berbasis regulasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan kualitas sumber daya manusia aparatur, serta belum optimalnya sistem administrasi perpajakan daerah menjadi faktor utama yang menghambat peningkatan penerimaan daerah. Sebaliknya, digitalisasi layanan perpajakan, penguatan edukasi perpajakan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia terbukti menjadi faktor pendorong yang signifikan. Temuan ini memberikan implikasi akademik berupa penguatan perspektif hubungan antara reformasi administrasi fiskal dan peningkatan kapasitas fiskal daerah, sekaligus memberikan implikasi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi optimalisasi penerimaan yang lebih adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penyajian sintesis komprehensif mengenai determinan peningkatan pajak dan retribusi daerah dalam kerangka kebijakan fiskal terkini, yang menegaskan bahwa penguatan kelembagaan, transformasi digital, dan peningkatan kualitas tata kelola merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.}