Mekanisme Penyusunan Dan Pengesahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dalam Perspektif Tata Kelola Keuangan Negara
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
Keywords:
APBN, RUU Penyusunan Anggaran, Pengesahan APBN, Siklus AnggaranAbstract
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah salah satu instrumen penting kebijakan fiskal yang berperan dalam mendukung pembangunan nasional dan pengelolaan keuangan negara. Namun, studi yang menggabungkan elemen hukum dan tata kelola dalam proses penyusunan dan pengesahan APBN masih relatif jarang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan dasar hukum penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga menjadi undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan dan pengesahan APBN dilakukan melalui tahapan-tahapan sistematis, mulai dari perencanaan, penyusunan RAPBN, diskusi dengan DPR, hingga pengesahan APBN. Selain itu, terdapat sinergi antara pemerintah dan DPR yang merupakan faktor penting dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi pengelolaan keuangan negara. Hasil penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat pemahaman tentang pengelolaan anggaran negara dan dapat menjadi referensi untuk upaya meningkatkan efektivitas proses pengelolaan anggaran negara di Indonesia.
References
Cucun Ahmad Syamsurijal. (2019). Public Financial Analysis in the Preparation of Indonesia State Budget (APBN) 2018. Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning, 3(2), 203–224. https://doi.org/10.36574/jpp.v3i2.75
Darma, S. P., Haliza, N., Ginting, D. A. B., & Lubis, P. K. (2024). Analisis efisiensi dan transparansi APBN Indonesia: Studi kasus tahun terbaru. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5(4), 2506–2512. https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.1101
Fadillah, N. (2023). Peranan APBN dalam program jaring pengaman sosial sebagai instrumen penanganan pandemi Covid-19. Lex Renaissance, 7(3), 527–544. https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art5
Faedlulloh, D., & Wiyani, F. (2019). Promote Good Governance in Public Financial: The Practice of Local Budget (APBD) Transparency Through Open Data Jakarta in Jakarta Provincial Government. Jurnal Good Governance, 15(1). https://doi.org/10.32834/gg.v15i1.41
Hadi, M. A. A., Sya’awal, M. I., Septyatna, M. R. A., & Simangunsong, S. F. (2023). Faktor meningkatnya alokasi anggaran Kementerian Pertahanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara, 13(1), 1–18.
Josepto, G. B., Aronggear, M. D. R., Yusrana, R. D., & Parhusip, J. (2024). Analisis distribusi rata-rata anggaran pendapatan APBN 2024 di tingkat provinsi. Teknik: Jurnal Ilmu Teknik Dan Informatika, 4(2), 24–29. https://doi.org/10.51903/teknik.v4i2.577
Kristhy, M. E., Siswanto, D., & Ketaren, D. (2022). Legal political analysis in the state budget (State accountability). Journal of Social Science, 3(4), 869–874. https://doi.org/10.46799/jss.v3i4.369
Musviyanti, M., Khairin, F. N., Bone, H., & Syakura, M. A. (2022). Structure of local government budgets and local fiscal autonomy: Evidence from Indonesia. Public and Municipal Finance, 11(1), 79–89. https://doi.org/10.21511/pmf.11(1).2022.07
Purwaningsih, E. (2022). Strategi kebijakan keuangan negara berdasarkan proporsi kebutuhan dalam upaya pengentasan pandemi Covid-19 di Indonesia. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, 11(4), 24–34. https://doi.org/10.22146/jkki.76721
Putra, D. M., & Sudarto, S. (2019). Dampak penerapan basis akrual terhadap kualitas transparansi fiskal pemerintah. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 4(3), 219–231. https://doi.org/10.33105/itrev.v4i3.140
Rusdiyantoro, I., & Simanjuntak, R. A. (2022). Kesinambungan fiskal Indonesia pada masa pandemi Covid-19. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN), 4(1), 20–29. https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1706
Sayadi, M. H. (2021). APBN 2020: ANALISIS KINERJA PENDAPATAN NEGARA SELAMA PANDEMI COVID-19. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik, 6(2), 159–171. https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.269
Setiawan, L., & Masdi, A. (2022). Optimization of public participation space in the state budget preparation cycle. Economic Journal of Economics and Business, 1(1), 1–12.
Sitepu, R. K. K. (2021). Model makro-ekonometrika postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Kajian Ekonomi Dan Keuangan, 5(3), 287–309. https://doi.org/10.31685/kek.v5i3.959
Zubarita, F. R. (2022). Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Covid-19 Terhadap Penggunaan Anggaran Di Masa Pandemi. Jurnal Lex Renaissance, 7(2), 265–280. https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art4.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Ihsan (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Hak cipta atas artikel yang diterbitkan pada jurnal ini dimiliki oleh penulis. Penulis memberikan hak publikasi pertama kepada jurnal ini. Artikel didistribusikan berdasarkan lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0).
