Implementasi Kebijakan Efisiensi Anggaran Dekonsentrasi Penanaman Modal Asing (PMA) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Barat

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif

Abstract

^{Pengelolaan anggaran dekonsentrasi pada sektor publik memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui fasilitasi Penanaman Modal Asing (PMA). Di tengah peningkatan target investasi nasional, pemerintah daerah dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama keterbatasan anggaran operasional sebagai konsekuensi dari kebijakan efisiensi anggaran serta tuntutan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan investasi. Berbagai penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada tingkat serapan anggaran, efisiensi belanja pemerintah daerah, dan pengelolaan keuangan sektor publik secara umum. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji efisiensi anggaran dekonsentrasi PMA dengan menggunakan pendekatan Value for Money serta dampaknya terhadap kualitas pengawasan investasi masih belum banyak dilakukan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efisiensi penggunaan anggaran dekonsentrasi PMA pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Barat melalui perspektif Value for Money. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pengelola teknis anggaran serta aparatur pelaksana PMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPMPTSP melakukan berbagai langkah adaptif untuk menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi keterbatasan anggaran, di antaranya melalui digitalisasi pelayanan menggunakan SIPOPEI, integrasi beberapa agenda kegiatan, serta optimalisasi pemanfaatan jejaring eksternal. Berbagai upaya tersebut mampu mendukung efisiensi administrasi dan menjaga keberlangsungan pelayanan investasi. Namun demikian, keterbatasan alokasi anggaran untuk kegiatan monitoring berdampak pada menurunnya intensitas pengawasan lapangan dan berkurangnya validitas proses verifikasi data investasi. Temuan tersebut menunjukkan adanya konsekuensi antara upaya pencapaian efisiensi fiskal dengan kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan investasi. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan pemahaman mengenai konsep Value for Money dalam pengelolaan anggaran dekonsentrasi. Hasil penelitian menegaskan bahwa efisiensi tidak hanya dapat diukur melalui besarnya penghematan biaya maupun tingkat serapan anggaran, tetapi juga melalui kemampuan organisasi dalam menjaga mutu pengawasan dan akurasi data investasi. Selain itu, temuan penelitian ini memperkaya kajian mengenai efisiensi sektor publik dalam konteks fasilitasi investasi daerah sekaligus menegaskan pentingnya perencanaan anggaran yang didasarkan pada kebutuhan nyata serta penguatan kapasitas tata kelola kelembagaan guna mempertahankan efektivitas kebijakan investasi secara berkelanjutan.}