Disoriented Law Enforcement Against Corporations Commit Money Laundering

Authors

  • R.B. Muhammad Zainal Abidin Universitas Airlangga
  • Mahendra Suhartono Universitas Airlangga
  • Idham Halik Nussy Universitas Airlangga

DOI:

https://doi.org/10.33474/hukeno.v7i1.19895

Keywords:

Law Enforcement, Corporate, Money Laundering

Abstract

Money laundering is an extraordinary crime that has a wide impact, not only threatening the stability of the economy and the integrity of the financial system, but also endangers the joints of community and state life. Money laundering can be committed by an entity called a corporation, this is evidenced by the recognition of the corporation in Act Number 8 of 2010. In law enforcement against corporations that commit money laundering, the corporation may be sentenced to an additional crime of dissolution of the corporation,but the criminal dissolution of the corporation has an impact on an innocent person such as workers or laborers who depend on their lives to the corporation, so it is disoriented between enforcing the law or not that commit money laundering. The purpose of this study is determine the law enforcement against corporations that commit laundering acts that are substantive justice, so that appropriate punishment can be known in law enforcement. This research is legal research, that is research that seeks the truth of coherence, using statute approach and conceptual approach. The results of this study concluded, in law enforcement against corporations that commit money laundering can be done 3 (three) approaches, first non-punitive punishment, second vicarious liability and identification theory approach and third restorative justice approach with due regard to the principle of efficiency and justice that reflects the values of objectivity, honesty, impartiality, and rationality.

References

Statute:

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058).

Book:

Dey Ravena dan Kristian. Kebijakan Kriminal (Criminal Policy). Jakarta: Kencana, 2017.

Didik Endro Purwoleksono. Hukum Pidana : Untaian Pemikiran. Surabaya: Airlangga University Press, 2019.

Eri Yulikhsan. Keputusan Diskresi Dalam Dinamika Pemerintahan: Aplikasi Dalam PTUN. Yogyakarta: Deepublish, 2016.

I Dewa Made Suartha. Hukum Pidana Korporasi: Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia. Malang: Setara Press, 2015.

Kadri Husin dan Budi Rizki Husin. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

M. Ali Zaidan. Kebijakan Kriminal. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 1992.

Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, 2008.

___________________. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2005.

___________________. Teori Hukum. Jakarta: Kencana, 2020.

Ruslan Renggong. Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP. Jakarta: Prenadamedia, 2019.

Sirait, T. Mangaranap. Hukum Pidana Korporasi Dan Sistematisasi Penegakannya Secara Integral. Yogyakarta: Deepublish, 2022.

Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej. Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori Asas Dan Filsafat Hukum. Jakarta: Red and White Publishing, 2021.

Journal Article:

Bambang Sutiyoso. “Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan.” Jurnal Hukum No. 2 Vol. (2010): 217–32.

I Made Walesa Putra. “Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.” Vyavahara Duta XVII, no. April (2022): 55–64.

Irwan Yulianto. “Tinjauan Yuridis Prinsip Ultra Petitaoleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif Di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Fenomena XV, No. November (2017): 1614–30.

Marco Parasian Tambunan. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.” Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum 113 (2016).

Syamsudin, M. “Keadilan Prosedural Dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari (Kajian Putusan Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK).” Jurnal Yudisial 7, No. 1 (2014): 18–33.

Internet:

Yulida Medistiara. “Jaksa Agung: Hati-Hati Sanksi Penutupan Korporasi, Bisa Berdampak Luas” Jumat, 19 Agustus 2022, 22:26 WIB, https://news.detik.com/berita/d-6244040/jaksa-agung-hati-hati-sanksi-penutupan-korporasi-bisa-berdampak-luas/.

Downloads

Published

2023-06-30