ANALISIS YURIDIS SINKRONISASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2019

Authors

  • Siva Anggraeni Magister ilmu Hukum Universitas Islam Malang

DOI:

https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i2.18527

Abstract

 

Permasalahan yang timbul akibat ketidaksinkronan aturan yang mengatur tentang perangkat daerah urusan bidang kesatuan bangsa dan politik yang pertama yaitu dalam ketentuan terkait jenis kelembagaan perangkat daerah pada Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016  sudah tidak menetapkan kelembagaan perangkat daerah yang berbentuk kantor. Hal tersebut membuat kebingungan dan kegamangan utamanya Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota yang memiliki hak dalam menentukan bentuk dan susunan kelembagaan perangkat daerah serta mendapat pendelegasian sementara kewenangan terkait bidang urusan kesatuan bangsa dan politik. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, Pertama Bagaimana konflik norma Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Kedua Bagaimana analisis Yuridis sinkronisasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (2) tentang Perangkat Daerah terhadap Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulis ini penelitian yuridis normatif. Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan, dan Pendekatan Konseptual.

Kata-Kunci: Harmonisasi, Perangkat Daerah, Konflik Norma.

 

The problems that arise due to the incompatibility of the rules governing regional apparatus in the field of national unity and politics are the first, namely in the provisions related to the types of regional apparatus institutions in Government Regulation No. 18 of 2016 which does not stipulate regional institutions in the form of offices. This creates confusion and indecision, especially the Regency/City Regional Governments which have the right to determine the form and institutional structure of regional apparatus and receive temporary delegation of authority related to the fields of national unity and politics. This writing is motivated by the existence of problems, namely, First How is the conflict of norms of Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatus with Minister of Home Affairs Regulation Number 11 of 2019 concerning Regional Apparatus that carries out government affairs in the field of National Unity and Politics. Second, how is the Juridical analysis of the synchronization of Government Regulation Number 18 of 2016 Article 5 paragraph (2) concerning Regional Apparatus against Article 3 paragraph (2) of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 11 of 2019 concerning Regional Apparatus that carries out government affairs in the field of National Unity and Politics. The type of research conducted in this author is normative juridical research. While the type of approach in this study uses several approaches to the Legislative Approach, and the Conceptual Approach.

Keywords: Harmonization, Regional Apparatus, Norm Conflict.

References

Buku

J.H. Bruggink, 1998, Refleksi Tentang Hukum, ed. By Alih Bahasa Arief Sidarta, Bandung : Citra Aditya Bhakti.

Johnny Ibrahim, 2012, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia.

Jazim Hamidi, 2005, Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interprestasi Teks Yogyakarta: UII Press.

Yudha Bakti Adhiwisastra, 2002, Penafsiran Dan Konstruksi Hukum, Bandung: Alumni.

Zafeer, 1994, Jurisprudenze: An Outline, International Law Book Service.

Philipus M Hadjon, 1994, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik, Majalah Yuridika.

Greg Fredrik Malt, 1992, Methods For The Solution Of Conflict Between Rules In A System Of Positive Law, Amsterdam Kluwer Law and Taxation Publisher Deventer/ Bostom.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah

peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2015 tentang road map reformasi birokrasi 2015-2019

Downloads

Published

2022-09-19

Issue

Vol. 6 No. 2 (2022)

Section

Article

License

Jurnal Hukum dan Kenotariatan issued by the Postgraduate Notary Masters Program at the Universitas Islam Malang apply the Copyright and License provisions under Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.