Keabsahan Jual Beli Di Bawah Tangan Tanah Transmigrasi Di Kabupaten Mamuju Tengah
DOI:
https://doi.org/10.33474/yur.v5i1.8897Keywords:
Transaction, Unregistered, Transmigration Land, Land Registered.Abstract
The government provides land for the implementation of transmigration. The land is granted with the status of property rights on the condition that it cannot be traded for 20 (twenty) years. However, many transmigrants do not feel at home and choose to return to their original areas, by selling the transmigration land to other parties before 20 years. The sale and purchase of transmigration land is carried out under the hands without a deed from PPAT. So the problem studied is the legality of buying and selling under the hands and how to resolve it to register land at the Land Office if there is no PPAT deed, because the seller's whereabouts are unknown. This study uses empirical normative legal research methods with primary data sources through interviews. The results of the study show that buying and selling under the hands according to customary law is legal as long as it meets the requirements, namely clear and cash, but buying and selling under the hands without a deed of sale and purchase made by PPAT cannot be registered at the Land Office.
References
Jurnal
Asta Tri Setiawan, Sri Kistiyah, & Rofiq Laksamana, (2021), Problematika Keabsahan Jual Beli Tanah di Bawah Tangan Tanah di Kawasan Transmigrasi, Tunas Agraria, Volume 4, Nomor 1.
Boedi Harsono, (1995), Tugas dan Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 25, Nomor 6.
Danar Fiscusia Kurniaji, (July-September 2016), Pendaftaran Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan, Fiat Justisia Journal of Law, Volume 10, Nomor 3.
Dian Aries Mujiburohman, (2016), Problematika Pengaturan Tanah Negara Bekas Hak Yang Telah Berakhir, BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, Volume 2, Nomor 2.
(____), (April, 2018), Menyoal Penafsiran Tanah Terlantar, Jurnal Yudisial, Volume 11 Nomor 1.
Nur Hayati, (2016), Peralihan Hak Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah: Suatu Tinjauan Terhadap Perjanjian Jual Beli dalam Konsep Hukum Barat dan Hukum Adat dalam Kerangka Hukum Tanah Nasional, Lex Jurnalica, Volume 13, Nomor 3.
Prancisca Romana Dwi Hastuti, (Juli - Desember 2015), Keabsahan Jual Beli Hak Atas Tanah Dibawah Tangan Di Desa Patihan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen (Tinjauan Beberapa Kasus Terkait di Pengadilan Negeri di Surakarta), Jurnal Repertorium, Volume 2, Nomor 2.
Prawira, I. G. B. Y., & Yoga, G. B. (2016), Tanggung Jawab PPAT terhadap Akta Jual Beli Tanah, Jurnal Ius, Volume 4, Nomor 1.
Richard Cisanto Palit, (2015), Kekuatan Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan, Lex Privatum, Volume 3, Nomor 2.
Sulastiningsih, (Desember 2019), Peralihan Hak Atas Sertipikat Tanah Hak Milik Eks Transmigrasi yang Dilakukan Dengan Jual Beli Bawah Tangan (Studi Kasus Para Petani Sawit Di Kabupaten Kampar), Jurnal Lex Librum, Volume 6, Nomor 1.
WH. Legiani, Lestari RY., Haryono, (2018), Transmigrasi dan Pembangunan di Indonesia: Studi Deskriptif Sosiologi Kependudukan dan Pembangunan, Jurnal Hermeneutika, Volume 4, Nomor 1.
Buku
Adrian Sutedi, (2010), Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Cetakan IV, Jakarta: Sinar Grafika.
Ahmad Fauzie Ridwan, (1982), Hukum Tanah Adat, Jakarta: Dewaruci Press.
Akur Nurasa dan Dian Aries Mujiburohman, (2020), Buku Ajar Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah, Yogyakarta: STPN Press.
Akur Nurasa dan Dian Aries Mujiburohman, (Novermber 2020), Buku Ajar Tuntunan Pembuatan Akta Tanah, Yogyakarta: STPN Press.
Maria SW. Sumardjono, (2001), Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta: Buku Kompas.
S.P Florianus Sangsun, (2008), Tata Cara Mengurus Sertipikat Tanah, Jakarta: Visi Media.
