Pelatihan dan Penyuluhan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
DOI:
https://doi.org/10.33474/jipemas.v3i1.5011Keywords:
counseling & training, village fund allocation, corruptionAbstract
The problem of village fund management in 2015 and until 2018, the budget of village funds from the central government to South Sulawesi has reached a total of Rp.5.7 trillion spread over 2,255 villages. With that much budget, it should be a trigger for the performance of village officials to increase development as mandated by Law Number 6 of 2014 concerning Villages (Village Law. But in its development, the abundant village funds were prone to be misused. Based on ICW monitoring since from 2015 to 2018, cases of corruption in village funds have increased from year to year and there have been at least 181 cases of corruption in village funds with 184 suspects of corruption and a loss of Rp. 40.6 billion. Increasing abuse of village funds has also occurred in South Sulawesi, namely 22 cases have been recorded with state losses of 3.4 billion, so it is deemed necessary to take efforts through preemptive and preventive patterns so that misuse of village funds is not repeated in various regions, particularly in Baji Mangngai Village, Mandai District, Maros Regency. we make a legal study, as it is believed that jurisprudence ha dir in an effort to provide legal problem solving.References
Jurnal:
Bunga, M., Aswari, A., & Djanggih, H. (2018). Konsepsi Penyelamatan Dana Desa Dari Perbuatan Korupsi. Halu Oleo Law Review, 2(2), 448-459.
Danial, A., Darusman, Y., Mustakim, M., & Herwina, W. (2019). Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pola Magang Tradisional Dalam Upaya Peningkatan Wirausaha Masyarakat. Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS), 2(1), 31-48.
Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 19(2), 323-340.
Mulyono, S. P. (2014). Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Masalah-Masalah Hukum, 43(3), 438-444.
Hanifah, S. I., & Praptoyo, S. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, 4(8), 1-15.
Sidik, F. (2015). Menggali potensi lokal mewujudkan kemandirian Desa. JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik), 19(2), 115-131.
Ramadana, C. B. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa. Jurnal Administrasi Publik, 1(6), 1068-1076.
Sumber Lain:
Syachrul Arsyad, ACC Sulawesi Sebut Kasus Korupsi Dana Desa Meningkat di Sulsel, https://makassar.sindonews.com/read/19260/1/acc-sulawesi-sebut-kasus-korupsi-dana-desa-meningkat-di-sulsel-1546876901
Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
.
