IMPLIKASI YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

Diyan Isnaeni

Abstract


ABSTRAK

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 telah mengatur beberapa perubahan yang cukup mendasar yaitu dihapuskannya sebagian besar urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral termasuk pemberian ijin usaha pertambangan yang sekarang diserahkan pemerintah daerah propinsi sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) dan (3)  

Inkonsistensi  antara Undang-Undang  No. 9 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah disharmoni horizontal yaitu pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang sederajat dalam hierarki. Konflik ketentuan dalam Undang-Undang No 23 Tahun  2014 dengan Undang-Undang  No/ 9 Tahun 2009  tersebut merupakan inkonsistensi dari segi substansi peraturan, yakni peraturan yang secara hierarkis sejajar tetapi substansi peraturan yang satu lebih umum dibandingkan substansi peraturan lainnya

 

Kata Kunci: Ijin Usaha Pertambangan, Inkonsistensi

 

ABSTRAC

Law Nomber. 23 years 2014 have arranged  same change wich elemantery enough that is abolishing of most governance bussines in area of energy and mineral resource of is inclusive of pemission gift of is efoort mining wich is now delivered by local government of province as arranged in section 14 sentence (1) and (3) .

Not conisistent of between law Nomber .9 years 2009 about mining of mineral and coal and law number 23 year 2014 is not harmony horizontal that is oposition of between law and regulation which on an equal in hierarki. Conflict of is provisions in law Nomber 23 years 2014 with the law Nomber 9 years 2009 the represent the not consistent from facet of substansi regulation, namely regulation which by hierarkis is parallel but substansi regulation which is one more is public compared regulation is other

 

Keyword:  Permission of effort minning, is not consistent


Full Text:

Artikel

References


Peraturan Perundang undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Buku

Erwiningsih, Winahyu, 2009, Hak Menguasai Negara Atas Tanah, Total Media,Yogyakarta.

Eka Lestari,Sulistyani, 2017, Kewenangan Pemerintah Kabupaten/kota Dalam Penerbitan Ijin Usaha Pertambangan Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, MKPD, DIH Program Pasca Sarjana UNTAG, Surabaya.

Fakih, Mansour 2003. Landreform Di Desa. Cetakan I. Maret , Yogyakarta: Read Book.

Huisman dan P de Hann, Bestuurecht in de Sociale Rechtsstaat, Kluwer Deventer, h. 42 dalam Ridwan HR, 2011, Hukum Adminstrasi Negara, UII Press, Jogyakarta.

Indra Dewi, Rika dan Hananto Widodo, 2015, Problematika Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Setelah Berlakunya UU. No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ,Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

M. Hadjon,Philipus dkk. 2008, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Manan, Bagir , 2011, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, , hlm. 204 dalam Ade Arif Firmansyah dan Malicia Evendia, Harmonisasi Pengaturan Kewenangan Daerah Bidang Pertambangan Mineral bukan Logam, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 65, Th. XVII (April, 2015)

_______ , 2004, Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoritik, FH UII Press, Yogyakarta

M. Hantoro, 2012, Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 200 Pemerintah pusat dan dewan perwakilan rakyat (DPR), Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, Jakarta.

Mahmud Marzuki, Peter, 2016, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta.

Winahyu, Erwiningsih , 2009, .Hak Menguasai Negara Atas Tanah.Total Media Yogyakarta,

Internet

IUP Wewewang Gubernur. (online), http://www.radar-palembang.com, diakses tanggal 31 Maret 2012

Respati, Lucky Raspati, “Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Menurut Doktrin Kekhususan Yang Sistemati http://raspati.blogspot.co.id/2008/03/tinjauan-yuridis-penerapan-asas-lex.html, diakses tanggal 21 April 2016 pukul 18.30 WIB




DOI: http://dx.doi.org/10.33474/yur.v1i1.734

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Diyan Isnaeni



Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

Yurispruden Visitor