TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP TENAGA MEDIS DALAM HAL KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA AKIBAT PELAYANAN MEDIS

Authors

  • Maharja Jathi Perkasa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.33474/yur.v4i2.8989

Keywords:

Medical Personnel, Occupational Safety and Health.

Abstract

he hospital is a health service that contained risks of occupational health and safety for The hospital is a health service that contained risks of occupational health and safety for its medical personnel, so the need for hospital occupational health and safety (K3RS) project to avoid those risks. An organization such as committee needed to ensure optimal K3RS management. This research formulation of the problem are the legal responsibility of the hospital to the medical personnel for K3 due to medical services in the hospital and the legal consequence of the absence of the K3RS Committee. This reasearch used normative juridical with statue approach and conseptual approach. The result showed that the hospital is responsible for problems in the scope of K3RS, responsibility related to the obligations set by the government and legal responsibility in carrying out the regulations. The result was, if the hospital did not formed an K3RS committee, they have to be legally responsible, for both criminal and civil law. Since hospital held responsibility to form a K3RS committee. According to the regulation from Hospital Accreditation Committee (KARS), director of the hospital held the responbility to fulfill this requirement.

Author Biography

Maharja Jathi Perkasa, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya

References

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1204/Menkes/SK/X/2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit

Agus Rusianto, 2016, Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya), Jakarta, Kencana.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2011, Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan, Jakarta.

Cecep Triwibowo, 2014, Etika & Hukum Kesehatan, Yogyakarta, Nuha Media.

Febri Enda dan Stefanus Supriyanto, 2019, Manajemen Rumah Sakit, Sidoarjo, Zifatama Jawara.

Hasbullah F.Sjawie, 2015, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kencana.

Hetty Pangabean, 2018, Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan, Yogyakarta, Deepublish.

Ishaq, 2020, Hukum Pidana, Depok, Rajawali Pers.

Kelik Wardiono, et al. 2018, Buku Ajar Hukum Perdata, Surakarta, Muhammadiyah University Press.

Komisi Akreditasi Rumah Sazkit, 2017, Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit.

Ni Nyoman Ayu, 2020, Tanggung Jawab Hukum Dalam Penolakan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional, Surabaya, Scopindo Media Pustaka.

Sigit Lesmonojati, 2020, Pertanggungjawan Pidana Atas Perbuatan Kelalaian Pada Tindakan Medis Di Rumah Sakit, Surabaya, Scopindo Media Pustaka.

Christine Lossa, Tanggung Jawab Hukum RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi Terhadap Pelayanan Kesehatan Masyarakat , eJurnal Katalogis, 2016, Vol. 4 No. 6.

Alfajri Ismail, 2018, Penerapan Kesehatan dan keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3RS), Diakses 9 Maret 2020, dalam http://healthsafetyprotection.com/penerapan-kesehatan-dan-keselamatan-kerja-rumah-sakit-k3 rs/#page-content.

Downloads

Published

30.06.2021

How to Cite

Perkasa, Maharja Jathi. 2021. “TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP TENAGA MEDIS DALAM HAL KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA AKIBAT PELAYANAN MEDIS”. Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 4 (2):113-27. https://doi.org/10.33474/yur.v4i2.8989.