PENGUJIAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYWARATAN RAKYAT TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Demas Brian Wicaksono

Abstract


Indonesia sebagai Negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum dengan mengatur norma hukum dalam tataran hierarki, tertulis juga dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembetukan Peraturan Perundang-Undangan, maka hierarki menjadi asas penting dalam sistem peraturan perundang-undangan. Dan dalam proses pembentukan perundang-undangan peraturan yang mengaturpun juga berubah ubah, mulai dari Tap MPR Nomor XX/ MPRS /1966 hingga undang-undang saat ini. Tetapi dalam kedudukan Ketetapan MPR (TAP MPR) mengalami ketidak pastian hukum dalam hierarki dan kekosongan hukum dalam pengujiannya terhadap peraturan di atasnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Maka perlu adanya formulasi kedudukan TAP MPR dalam hierarki dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Lembaga apa yang dapat Menguji TAP MPR.

Kunci : Formulasi, Hierarki, TAP MPR, Uji Materi


Full Text:

Artikel

References


Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 sebagaimana telah diubah oleh ketetapan MPR Nomor II/MPR/2000

Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan 1,PT. Kanisisu, Jogjakarta, 2007. Hlm. 65-66

Widodo Ekatjahjana dan Totok Sudaryanto, Sumber Hukum Tata Negara Formal di Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Rimdan, Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi, Kencana, 2012.

Widodo Ekatjahjana, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dasar-Dasar danTeknik Penyusunannya, (2008), Bandung; Citra Aditya Bakti,

Hans Kelsen (Translate by Max Knight), Pure Theory of Law (Berkley: Berkley University Press, 1967).

Risalah Rapat Panitia Khsusus Rancangan Undang-Undang tentang Pemebentukan peraturan perundang-undangan, tertanggal 2 Maret 2011

Hanno Kaiser, “Notes on Hans Kelsen’s Pure Theory of Law (1st Ed.)”,

Retno Anis sebagaimana dikutip oleh Dian Agug wicaksono, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013.

http://www.nigerianlawguru.com/articles/jurisprudence/KELSEN-PURETHEORY.pdf(diakses pada 20 Februari 2018 jam 22.00 WIB




DOI: http://dx.doi.org/10.33474/yur.v1i2.960

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Demas Brian Wicaksono



Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

Yurispruden Visitor