PERBANDINGAN PENGATURAN ASAS MONOGAMI ANTARA NEGARA CIVIL LAW (INDONESIA) DAN COMMON LAW (MALAYSIA)

Avisena Aulia Anita

Abstract


Poligami dewasa ini masih menjadi perdebatan, terutama terkait dengan keberadaan asas monogami relative yang berlaku di Hukum Perkawinan Indonesia, dimana membuka peluang untuk dapat melakukan poligami. Hal ini membuka celah hukum praktik poligami yang tidak terkontrol. akibatnya berdampak pada kaum wanita jika poligami tidak dilakukan dengan hati hati. Penekanan terhadap asas monogami relatif terdapat pada pemberian izin istri pertama untuk melakukan poligami. Dalam hal izin saja,berpotensi untuk merusak hubungan rumah tangga sangatlah besar dan yang menjadi korbannya tentu pada pihak wanita. Tentu poligami sekarang dengan poligami pada masa Rosulullah SAW berbeda. Diperlukan peran negara dalam memperketat aturan dalam praktik poligami di Indonesia agar perlindungan hukum terhadap wanita lebih terjamin. Berbeda dengan negara Malaysia sebagai Negara dengan sistem Common Law, yang menganggap poligami sebagai sebuah tindakan kriminal. Perbedaannya terletak pada pembebanan pada syarat, alasan dan prosedur yang lebih ketat. Walaupun sistem hukum antara malaysia dengan Indonesia berbeda namun pengetatan terkait dengan syarat, alasan dan prosodur diharapkan dapat juga berlaku di Indonesia untuk memberikan perlidungan hukum terhadap wanita.


Full Text:

Artikel

References


Buku :

Kartini, 1989, “Surat-Surat Kepada Ny. Abendanon Mandiri & Saminya”, Djambatan, Jakarta

Warkum Sumitro, Moh Anas Kholish, In’amul Mushofa, 2009, “Konfigurasi Fiqih Poligini Kontemporer (Kritik Terhadap Paham Ortodoksi Perkawinan Poligini di Indonesia)”, UB Press, Malang

Hilman Hadikusuma, 2007, “Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama”, Cetakan II, Mandar Maju, Bandung,

Khoirudin Nasution, 1996, “Riba & Poligini : Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

M. Yunan Yusuf, 1992, “Karakteristik Tafsir Al-qur’an di Indonesia Abad Keduapuluh”, Vol 4, Ulumul Qur’an III,

Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, 2006, ”Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1 tahun 1974”, Prenada Media Group, Jakarta,

Alber Haourani, 2004, “Wacana Islam Liberal”, Penerjemah Suparno dkk, Mizan : Bandung

A.Bakri Rahman & Ahmad Sukardja, 1981, “Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan & Hukum Perdata”, Hidakarya Agung, Jakarta

Khoiruddin Nasution, 2018, “Polygami in Indonesia Islamic Family Law”, jilid 16, jurnal syariah

Sukron Kamil, & Chaider S. Bamualim (ed), 2007, ”Syariah Islam & HAM : Dampak Perda Syariah Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan & Non Muslim”, CSRC UIN, Jakarta,

Ahmad Tholabi, 2013, Hukum Keluarga Indonesia”, Sinar Grafika, Jakarta

M, Jaffar, 1988, ”Perkawinan Poligami dalam Masyarakat Pidie”, penelitian pada lembaga ilmu sosial di Universitas Syiah Kuala

Khoiruddin Nasution, 2008, “Polygami In Indonesia Islamic Family Law”, jurnal syariah jilid 16 BII 2

Desire Zursida & Jufrina Rizal, 1993, ”Masyarakat & Manusia dalam Pembangunan : Pokok-Pokok Pikiran Soelo Soemardjan”, Sinar Harapan, Jakarta

Vonny Reineta, 2003, ”Kebijakan Poligami : Kekerasan Negara Terhadap Perempuan”, No 31, Jurnal Perempuan

Khoiruddin Nasution, 2002, “Status Wanita di Asia Tenggara”, Lieden, Jakarta, INIS




DOI: http://dx.doi.org/10.33474/yur.v1i2.981

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Avisena Aulia Anita



Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

Yurispruden Visitor