Penguatan kapasitas dan transparansi masyarakat dalam penyusunan APBDes melalui pendekatan literasi hukum

Abstract

Rendahnya partisipasi substantif masyarakat dalam penyusunan APBDes di Desa Parit Keladi, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya di mana forum musyawarah sebelum intervensi rata-rata hanya dihadiri 12–15 peserta aktif yang didominasi elit desa dengan keterlibatan perempuan kurang dari 5%, mencerminkan kesenjangan antara jaminan normatif UU No. 6 Tahun 2014 dan praktik empiris pemerintahan desa. Program PKM ini menerapkan Participatory Action Research (PAR) selama lima bulan melalui tiga tahapan — pemetaan kebutuhan, penyuluhan hukum partisipatif, dan monitoring-evaluasi, yang melibatkan 68 peserta dari beragam kelompok masyarakat, diukur dengan kuesioner pre-test/post-test dan observasi partisipatif. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman hukum sebesar 40–45% (rata-rata skor dari 48,3 menjadi 69,7 dari 100), peningkatan peserta musyawarah aktif dari 12–15 menjadi 68 orang dengan komposisi 35% perempuan, realisasi APBDes meningkat dari 85% menjadi 92%, serta terbentuknya kelompok pengawas warga dengan siklus monitoring tiga bulanan. Penguatan literasi hukum melalui penyuluhan partisipatif berbasis PAR terbukti efektif mengubah pola partisipasi dari formalitas menjadi keterlibatan substantif yang inklusif dan terukur, serta berpotensi direplikasi sebagai model tata kelola keuangan desa yang akuntabel.